Kendala Vaksinasi di Daerah: Harmonisasi Data dan Jadwal
ERA.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menilai banyak terjadi keterlambatan dalam vaksinasi akibat sistem datanya terpusat.
Untuk itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan mengusulkan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar membuka data. Sehingga pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan bisa mengaksesnya.
Hal ini dikatakan Ganjar saat berkunjung ke Puskesmas Manahan, Solo, Selasa (19/1/2021). Selama beberapa hari pelaksanaan vaksinasi, tenaga kesehatan (nakes) yang sudah dijadwalkan untuk vaksin terkendala jadwal. Padahal waktunya sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
”Contohnya seperti ini tadi (di Puskesmas Manahan), baru ada delapan, padahal harusnya 15 nakes,” kata Ganjar.
Untuk itu dia mendorong agar Kemenkes membuka data milik pusat. Dengan begitu Dinas Kesehatan baik di provinsi maupun di daerah bisa menginput data dan mengevaluasi jadwal vaksinasi bagi para nakes.
”Kita ngalahi input data secara manual agar bisa dilakukan percepatan. Kita dorong 3-4 hari ini kita lakukan percepatan,” ujarnya.
Dengan begitu ketika daerah diberikan kewenangan untuk menginput data bisa dilakukan penataan pada penjadwalan. Menurutnya jika pemerintah pusat memberikan kelonggaran terhadap sistem, maka vaksinasi bisa dilakukan dalam dua hari.
”Saya rasa dua hari selesai kalau hitung-hitungan sistemnya dilonggarkan. Sebab kita nakesnya siap, kekuatannya ada. Tinggal mengatur jadwalnya saja,” ucapnya.
Pihaknya telah meminta pada Kepala Dinas Kesehatan di seluruh Jawa Tengah untuk focus terhadap hal ini. ”Minimal kita selesaikan dulu yang ada di sini, targetnya 50 nakes di tiap Puskesmas dan 200 nakes di tiap RS. Kalau bisa ditambah sedikit lagi, saya rasa vaksinatornya siap,” kata Ganjar.
Terkait hal ini, Ganjar telah berkoordinasi dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Apalagi saat ini Menkes juga telah meminta ada verifikasi data dari Dinas Kesehatan di daerah.
”Tapi kalau datanya dari pusat, verifikasi kan tidak mudah. Makanya kalau dibalik, data dari kita dan baru diverifikasi mudah-mudahan bisa lebih cepat. Sebab ada harmonisasi data,” ucapnya.