Vaksin COVID-19 Mandiri, Airlangga Hartarto: Gratis, Tak Boleh Potong Gaji Karyawan
ERA.id - Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menegaskan semua vaksin COVID-19 baik dari pemerintah maupun mandiri atau berbayar disediakan gratis untuk masyarakat. Artinya, vaksin mandiri yang sedang dirancang oleh pemerintah tidak boleh dikomersialisasikan.
Rencananya, vaksin COVID-19 mandiri ini akan menyasar kepada perusahaan untuk diberikan kepada karyawan. Namun, perusahaan tidak boleh menjadikan vaksin mandiri tersebut komersial ataupun sampai memotong gaji karyawannya.
"Tidak ada komersialisasi pada vaksin mandiri. Baik mandiri maupun dari pemerintah, semua gratis. Perusahaan yang akan membeli vaksin mandiri untuk karyawannya, dan itu tidak boleh potong gaji karyawan," ujar Airlangga melalui keterangan tertulis, Senin (25/1/2021).
Untuk itu, Airlangga mengimbau masyarakat untuk bersedia melaporkan jika ada pelanggaran terhadap program vaksinasi COVID-19 mandiri.
"Silahkan lapor ke pihak berwenang jika diminta membayar. Siapapun masyarakatnya, vaksin COVID-19 tetap gratis," tegas Airlangga.
Terkait waktu pelaksanaan vaksinasi mandiri, Airlangga mengatakan Kementerian Kesehatan masih menyusun regulasinya. Namun, dia menegaskan, merek vaksin dalam program gratis pemerintah dengan vaksin mandiri harus berbeda
Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini menambahkan, pelaksanaan vaksinasi mandiri masih menunggu prioritas. Saat ini, pemerintah masih pada tahap pemberian vaksin pada pihak yang masuk dalam prioritas vaksinasi yakni, vaksinasi untuk tenaga kesehatan.
Sementara, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani mengaku sudah mengusulkan vaksinasi COVID-19 mandiri melalui pihak swasta bisa mengurangi beban negara. Vaksinasi mandiri ini diperuntukkan bagi karyawan atau pekerja, serta keluarga karyawan.
Menurutnya, dibukanya akses vaksin kepada swasta bukan hanya mengurangi biaya yang dikeluarkan pemerintah, tetapi juga mempercepat vaksinasi untuk masyarakat. Dengan begitu, diharapkan bisa membantu pemulihan ekonomi nasional.
"Inilah yang kita butuhkan kedepannya, agar sektor kesehatan dan ekonomi yang terdampak bisa terkendali dan tumbuh," kata Rosan.