Home > Internasional

Junta Militer Myanmar Didepak YouTube, Kalah Pamor di PBB

Ban masih terbakar ketika aparat Myanmar menuju ke truk, di tengah aksi unjuk rasa menolak kudeta. (Foto: CRPH Myanmar)

ERA.id - YouTube telah menghapus lima kanal video yang dimiliki stasiun televisi milik militer Myanmar. Platform video streaming membuat keputusan ini terkait kudeta militer yang dilakukan satu bulan lalu.

"Sesuai dengan panduan komunitas dan hukum yang berlaku, kami telah menonaktifkan sejumlah kanal dan menghapus beberapa video dari YouTube," sebut juru bicara YouTube dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

Beberapa kanal video yang dinonaktifkan mencakup MRTV (Myanmar Radio and Television), saluran penyiaran pemerintah, dan Myawaddy Media, MWD Variety, serta MWD Myanmar, yang kesemuanya itu dimiliki oleh Tatmadaw, alias junta militer.

Platform media sosial lainnya juga sedang memikirkan metode memoderasi konten militer Myanmar, serta bagaimana meredam peredaran ujaran kebencian serta misinformasi di Myanmar.

Reuters pada Kamis, (4/3/2021), menyebut bahwa tentara dan polisi Myanmar kini merambah ke TikTok untuk menyampaikan ancaman pembunuhan kepada para pengunjuk rasa.

Pada hari Jumat, (5/3/2021), para pemimpin kudeta Myanmar kalah langkah - setidaknya untuk sementara - dalam forum diplomatik. PBB mengonfirmasi bahwa Duta Besar Kyaw Moe Tun tetap menjadi wakil diplomatik resmi Myanmar meski Moe Tun telah dipecat oleh junta militer pada Sabtu karena mendesak Majelis Umum PBB untuk melawan kudeta di Myanmar.

Di Kedutaan Besar Myanmar di Washington muncul ketidakpastian setelah kantor diplomatik tersebut membuat pernyataan yang mengutuk pembunuhan terhadap warga sipil Myanmar. Pernyataan itu juga meminta junta militer "bersungguh-sungguh dalam mengendalikan diri".

Satu diplomat Myanmar di Washington telah mengundurkan diri, sementara tiga diplomat lainnya menulis di media sosial bahwa mereka bergabung dalam aksi 'pembangkangan sipil' sebagai ekspresi penolakan terhadap kudeta.

Dilansir Al Jazeera, penyidik hak asasi manusia PBB untuk Myanmar, Thomas Andrews, mendesak Dewan Keamanan - yang akan mengadakan rapat hari Jumat ini - untuk menerapkan embargo senjata serta sanksi ekonomi terhadap para jenderal pemimpin kudeta.