Rezim Korut Bicara Musik, Sebut Industri K-Pop 'Eksploitatif'
ERA.id - Komentar terbaru dari kanal propaganda Korea Utara menjadi bukti tak semua orang suka dengan industri musik K-Pop, meski pengaruhnya makin merambah ke seluruh dunia.
Melansir dari CNN, (18/3/2021), sebuah artikel di situs propaganda Korea Utara, Arirang Meari, menyatakan bahwa label-label rekaman Korea Selatan bertindak eksploitatif hingga seakan "memperbudak" kelompok-kelompok musik seperti BTS dan Blackpink.
Artikel tersebut menyebut artis K-Pop "terikat pada kontrak yang tak masuk akal sejak usia muda, terpenjara selama masa pelatihan, dan diperlakukan layaknya budak setelah tubuh, pikiran, dan jiwa mereka dirampas oleh para konglomerat seni yang jahat dan korup."
Mengenai kerasnya penggemblengan di industri K-pop sendiri sudah menjadi rahasia umum. Namun, sayangnya, artikel Korea Utara itu tidak mencantumkan dasar tuduhan mereka. Artikel itu pun hanya berupa beberapa paragraf dan selintas "laporan" dari media lain.
Di sisi lain, Korea Utara sendiri kerap dituduh melakukan kekerasan hak asasi manusia dalam skala besar, seperti menghukum tahanan politik dengan kerja paksa dalam kondisi memprihatinkan, demikian dilaporkan PBB tahun 2014.
Tuduhan Korea Utara ini sendiri ditengarai jadi bagian upaya penyingkiran pengaruh media luar negeri. Rezim Pyongyang selama ini telah membatasi film, musik, acara TV, koran, hingga buku yang bisa diakses warganya.
Orang-orang yang kabur dari Korea Utara, sebut CNN, menyebut warga setempat yang ketahuan mengakses konten dari Korea Selatan atau media asing bakal dihukum dengan berat. Hal ini sejalan dengan agenda rezim Kim Jong-un untuk membatasi paparan "ideologi anti-sosialis" terhadap warga Korea Utara.
Kultur musik di kedua Korea sendiri cukup berbeda satu sama lain, apalagi pasca perpecahan Korea Selatan yang kapitalis dengan Korea Utara yang komunis pasca Perang Dunia II.
Sementara industri K-pop menjadi industri bernilai triliunan rupiah dengan pengaruh yang mendunia, musik di Korea Utara lebih berperan signifikan di kehidupan harian warga terutama dalam menyampaikan pesan-pesan propaganda, demikian sebut CNN.
Pesan-pesan yang kerap disampaikan dalam musik di Korea Utara adalah agenda rezim Kim dan pesan-pesan untuk melawan penindasan kaum imperialis.
Musik yang tercipta di kalangan warga Korea Utara pun, sejauh yang diketahui, tak pernah keluar dari haluan yang dibuat negara, seperti disebut etnomusikolog dan pakar musik Korea Utara Keith Howard.
"Satu-satunya perusahaan rekaman adalah perusahaan milik negara, dan tidak ada penampilan musik yang mendapat ijin di luar dari apa yang telah disetujui otoritas."