Intip Langkah Pemerintah Gali Potensi Pendanaan Biayai Infrastruktur, Cuan Lewat Apa Saja?

ERA.id - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus mencari strategi untuk menemukan potensi pendanaan guna membiayai pembangunan infrastruktur di tengah pandemi COVID-19.

"Penanganan COVID-19 satu hal yang kita lakukan, tapi tetap melihat potensi Indonesia masa depan. Jadi selain menangani jangka pendek dan menengah tapi juga melakukan unblocking terus terhadap kebutuhan infrastruktur kita," katanya usai meninjau Jalan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai, Riau dikutip dari Antara, Senin (1/11/2021).

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap 1, lanjutnya, tetap dikerjakan di berbagai ruas dan dilakukan secara bertahap oleh BUMN sebagai bentuk persiapan untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kalau nanti kita keluar dari pandemi, bekerja dengan situasi yang bersifat endemi, maka kehidupan masyarakat meningkat, ekonomi meningkat dan membutuhkan infrastruktur," ujarnya.

Suahasil menjelaskan pihaknya terus mengoptimalkan penggunaan dana APBN untuk mendukung dan memenuhi pembiayaan pembangunan infrastruktur termasuk JTTS Tahap 1.

Pemerintah pun melibatkan institusi lain seperti sekuritisasi dan Sovereign Wealth Funds (SWF) sebagai salah satu strategi untuk mengoptimalkan pendanaan infrastruktur.

"SWF belakangan ini sudah mulai melakukan packaging atas insfrastruktur Indonesia termasuk jalan tol. Sehingga jalan tol yg memiliki prospek bisa dilakukan repackaging lewat SWF, ada dan masuk langsung bangun jalan tol di tempat lain. Ini yang kita maksud mencari unblocking financial potential itu," kata Suahasil.

Pembangunan JTTS terus dilakukan oleh PT Hutama Karya (Persero) sebagai kontraktor karena Presiden Jokowi pernah menjanjikan tol sepanjang 2.000 kilometer akan tersambung dari Lampung hingga Aceh pada 2024.

Untuk mewujudkan rencana itu, Hutama Karya menyebut untuk menyelesaikan 24 ruas tol yang membentang dari Bakauheni hingga ke Banda Aceh tersebut membutuhkan dana hingga Rp547,16 triliun.