Minyak Goreng Mahal dan Langka, DPR Bela Rakyat: Jokowi Mau Diam? Tidak Boleh Dong
ERA.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah menghentikan sementara ekpor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Menurutnya, penghentian ekspor ini bisa dilakukan minimal satu bulan.
Hal ini menyusul kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng yang dirasakan masyarakat.
"Menurut hemat saya stop sementara ekspor CPO dalam satu bulan ke luar negeri," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abudllah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3/2022).
Said menilai, penghentian ekspor CPO ini bisa dipahami oleh negara-negara lain. Menurutnya, masing-masing negara pasti akan mendahulukan kepentingan di dalam negerinya.
Dia lantas mencontohkan Thailand, meskipun tekenal sebagai pengekspor beras, namun pemerintah di sana pasti sudah memperhitungkan kebutuhan di dalam negeri.
"Dunia sudah mengharuskan seperti itu. Kepentingan nasional yang utama. Tidak bisa tidak," tegas Said.
"Kan tidak mungkin kita membiarkan ekspor terus terjadi, rakyat berbondong-bondong ke pasar, ke minimarket tiba-tiba tidak ada minyak goreng," imbuhnya.
Lebih lanjut, politisi PDIP itu menilai, seharusnya di atas kertas permasalahan kelangkaan minyak goreng dapat selesai dengan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation.
"Tapi faktanya terus menerus bermasalah. Nah ini kan akhirnya jatuh pada kesimpulan inilah kemudian kalau perusahan-perusahaan bersifat monopoli, oligopoli, kartel kita terus menerus akan mengalami sampai kapanpun kelangkaan ini akan terus terjadi," kata Said.
Padahal, minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok pangan rakyat. Di satu sisi Presiden Joko Widodo saja sudah menekankan program terkait kedaulatan pangan.
Dia khawatir apabila permasalahan minyak goreng terus berangsur-angsur tanpa perbaikan akan menimbulkan perlawanan dari masyarakat terhadap korporasi.
"Ini rakyat akan memerangi korporasi lama-lama. Percaya. Karena minyak goreng itu langsung bersentuhan dengan kebutuhan pokok rakyat," katanya.
Oleh karena itu, Said mendorong Presiden Jokowi untuk berani memerintahkan anak buahnya segera penutupan ekspor CPO.
"Pemerintah mau diam? Tidak boleh dong. Presiden harus ambil tindakan tegas stop ekspor CPO," pungkasnya.
Kami juga pernah menulis soal Harga Sembako di Kota Tangerang Merangkak Naik Jelang Ramadan, Minyak Goreng Sudah Normal Tapi Sulit Dicari Kamu bisa baca di sini
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!