Ada Wacana Galang Dana Bangun IKN Nusantara, PDIP Bantah Pemerintah Tak Mampu: Kalau Dikau Punya Duit, Ingin Bangun Sesuatu, Diizinkan
ERA.id - Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menilai tak ada yang salah dari rencana pemetintah mengajak masyarakat menggalang dana untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berlokasi di Kalimantan.
Menurut Bambang, masyarakat tidak perlu merasa terbebani dengan adanya rencana penggalanan dana tersebut. Sebab, hal itu bersifat sukarela.
"Ya bagus-bagus saja (menggalang dana untuk pembangunan IKN Nusantara)... Kenapa tidak? Kalau dikau suka, dikau punya duit, kemudian kau patungan membangun sesuatu, itu diizinkan," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Bambang membantah jika rencana galang dana itu dinilai sebagai bentuk ketidamampuan pemerintah untuk membangun ibu kota negara baru. Lagi pula, hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
"Itu tidak melanggar perturan perundang-undangan untuk IKN. UU IKN sudah clear, dikau boleh baca skema pembiayaan ada pasalnya," kata Bambang.
"Kalau itu (pemerintah tidak mampu) pasti enggak dong, tidak ada kewajiban kalau yang itu. Mau orang mau nyumbang boleh enggak? Ya boleh kalau clear semua pendanaannya," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono mengajak masyarakat urunan dana untuk pembangunan ibu kota negara baru. Menurutnya, saat ini pendanaan dari masyarakat sangat dibutuhkan.
Bambang menjelaskan, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pendanaan IKN bisa didapatkan dari berbagai sumber. Diantaranya yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, dan juga dana dari masyarakat.
"Membangun kota itu tidak sebentar. Ini satu langkah panjang 15-20 tahun ke depan, bahkan kita punya perencanaan hingga 2045. Hari ini tentu saja membutuhkan support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat," kata Bambang usai rapat terbatas (Ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/3).
Kami juga pernah menulis soal Menu Masakan Tanpa Minyak Goreng Ala Megawati dan PDIP: Pepes Gurame Pete hingga Klepon Kamu bisa baca di sini.
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!