Tim Editor
ERA.id - Komisi III DPR RI mengadakan kunjungan di Mapolres Sukoharjo terkait penindakan terhadap tersangka teroris, dr Sunardi.
Disambut Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Komisi III menggelar pertemuan tertutup dengan Kadensus 88 / AT dan para pejabat Polda, Kamis (17/3).
Ketua Komisi III, Bambang 'Pacul' Wuryanto menyatakan kunjungan spesifik di Sukoharjo merupakan langkah untuk membahas penanggulangan virus atau isu terorisme.
Menurutnya, terorisme merupakan hal yang sangat berbahaya bagi negara.
"Hasil pembahasan hari ini dibahas lagi pada rapat kerja Komisi III hari Senin (21/3), bersama oleh Densus 88 dan BNPT," ungkap Bambang dalam konferensi pers.
Menurut politisi PDIP itu, penanganan yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap dr Sunardi sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.
Dalam penanganan yang mengakibatkan meninggalnya dokter Sunardi, kata Bambang, prosedur yang dilakukan Densus 88 sudah benar. Menurutnya petugas Densus menerapkan protap dengan menggunakan pengaman berupa rompi polisi sejak awal proses penangkapan dan prosedur selanjutnya.
"Semua sudah sesuai prosedur. Kemudian terjadi accident, karena harusnya tidak seperti itu. Hal tersebut terjadi karena (dr Sunardi) tidak mau diberhentikan," tandasnya.
Ia menambahkan, dalam pertemuan yang diselenggarakan tertutup itu, keterlibatan Sunardi dalam jaringan terorisme terbukti dengan jelas.
"Kalau Sunardi sebagai orang yang terlibat dalam jaringan terorisme, tadi clear sudah terbukti," lanjutnya.
Bambang melanjutkan, Komisi III menyayangkan kejadian yang mengakibatkan dr Sunardi meninggal dan untuk itu pihaknya mengucapkan duka cita kepada keluarga.
"Semua bukan kesalahan prosedur tetapi kemudian terjadi accident akibat yang bersangkutan (dr Sunardi) tidak mau diberhentikan," katanya lagi.
Anggota komisi III Eva Yuliana pun mengapresiasi keterbukaan informasi Densus 88 dan Polri terkait penanganan tersangka teroris dr Sunardi.
"Kita melihat dalam proses pasca kejadian kemarin, Densus proaktif memberikan keterangan pada Kompolnas dan Komnas HAM," tandas politisi partai Nasdem ini.
"Semua (hasil rapat) ini akan ditindaklanjuti dalam rapat dengar pendapat Densus 88 dan BNPT nanti. Diharapkan nanti kita bisa mendapat hasil yang lebih konkret dan lebih komprehensif dalam menjalankan UU Terorisme yang sudah disahkan beberapa waktu lalu. Ini untuk meningkatkan kinerja para anggota (Densus 88) dalam melakukan proses penindakan," ujarnya.
Kami juga pernah menulis soal Heboh Wacana Penundaan Pemilu, PDIP Tegas Usulkan Amandemen Terbatas UUD Ditunda Kamu bisa baca di sini.
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!
