Tim Editor
ERA.id - KPK menangkap tangan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo. Kabar tersebut diiyakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kamis (11/8) malam.
Ganjar menyayangkan ada OTT dan melibatkan kepala daerah di wilayahnya, padahal dia sudah berulang kali memperingatkan.
"Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada," tegas Ganjar di Semarang.
Ganjar menegaskan, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi dilakukannya secara intens. Apalagi Jawa Tengah, kata Ganjar, sudah lama bekerjasama dengan KPK untuk pencegahan korupsi.
"Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerjasama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering," ujarnya.
Ganjar mengatakan KPK dalam setiap kegiatannya di Jawa Tengah, tak hanya sosialisasi dan edukasi. Di dalamnya, kata Ganjar, terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah. Penekanannya adalah kontrol diri pada individu.
"Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lo di Jawa Tengah yang main proyek, ada lo yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri," tegas Ganjar.
Ganjar mengatakan, Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng. Hal ini dalam rangka penunjukan Sekretaris Daerah baru karena yang sebelumnya mengundurkan diri setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.
"Kami kemarin lagi mendampingi di sana, dari problem yang dihadapi sekdanya, maka kemudian kami coba intens, ya saya tidak tahu kalau kemudian akan terjadi hal ini," tandasnya.
Ganjar belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT tersebut. Terkait OTT bupati di Gedung DPR, Ganjar mengatakan komunikasi tentang bisnis yang berujung pada usulan kebijakan, seringkali berpotensi pada tindakan rasuah.
"Ini peringatan untuk semuanya, sudahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. Saya tidak tahu mungkin di antara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan udah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul umpama mungkin mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya (potensi korupsi)," tandasnya.
Sebagai informasi, OTT terhadap Bupati Pemalang terjadi Kamis (11/8) malam. Selain dia, KPK juga mengamankan puluhan orang lain. KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
