Tim Editor
ERA.id - Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Gedung DPRD Kota Bogor, berujung ricuh.
Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Pakuan dan IPB University memaksa masuk ke gedung dewan merobohkan pagar dan membakar ban bekas, pada Jumat (9/8/2022).
Aksi robohkan pagar ini terjadi pada pukul 16.30 WIB. Saat itu ada beberapa orang yang merangsek ke depan dan menendang pagar. Pagar DPRD Kota Bogor setinggi tiga meter itu pun roboh.
Tak lama berselang, massa unjuk rasa dipersilahkan masuk ke gedung DPRD, dan diterima langsung Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Anna Mariam.
Koordinator aksi unjuk rasa, Padil Ismayana mengatakan, merobohkan gerbang DPRD kota Bogor ini sebagai bentuk rasa kekecewaannya lantaran tidak hadirnya anggota DPRD dalam permintaan audiensi dan menerima massa unjuk rasa.
"Maka dari itu kami melampiaskan kekecewaannya yaitu merobohkan pagar DPRD dan membakar ban," kata Padil.
Dalam tuntutanya, mereka tegas menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, keputusan Presiden Joko Widodo tersebut sangat memberatkan dan merugikan masyarakat khususnya warga miskin.
"Pemerintah dengan alibi yang naif menaikan harga BBM," katanya.
Lonjakan harga minyak dunia, dilanjutkan pengunjuk rasa tersebut disebabkan perang Ukrania dan Rusia, padahal dua hari yang lalu harga minyak dunia turun 95 USD.
Kemudian, dilanjutkan dia, pembengkakan APBN yang meliputi BBM bersubsidi, PLN, gas bersubsidi, dan pembangunan IKN di Kalimantan.
"Faktanya masih banyak BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran untuk masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan BBM menyebabkan kebutuhan masyarakat meningkat," ucapnya.
Distribusi BBM bersubsidi juga dinilai masih banyak kecacatan dalam pengelolaan dan manajemennya. Hal itu yang akhirnya menyebabkan distribusi BBM tidak tepat sasaran.
Oleh karena itu, mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Pakuan dan IPB University menyatakan sikap, pertama menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kedua, mendesak DPRD Kota Bogor untuk menyampaikan penolakan terkait kenaikan harga BBM. "Kami mendesak DPRD Kota Bogor untuk mendukung kebijakan subsidi yang tepat sasaran," ujarnya.
Saat bertemu salah satu anggota dewan dari komisi l Anna Mariam, lanjut Padil, pihaknya hanya mengkonsolidasikan dan tidak ada kepastian terhadap anggota-anggota lainnya yang akan hadir.
"Kami menuntut anggota DPRD lainnya supaya hadir dan menyetujui bahwasannya DPRD kota Bogor dengan secara tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini," paparnya.
