Tim Editor
ERA.id - Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Fraksi Partai PKS Abdul Rahim Siregar menyebut Indonesia dalam kondisi tidak baik. Dia mengatakan kondisi tidak baik itu terjadi sebelum dan sesudah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September 2022 pekan lalu.
Abdul menyampaikan hal tersebut saat menemui massa aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (12/9/2022).
Menurutnya kenaikan harga BBM semakin menyulitkan kondisi perekonomian masyarakat yang baru saja pulih dihantam Pandemi COVID-19.
"Perlu saya sampaikan sebagai wakil rakyat Sumatera Utara bahwa Indonesia hari ini dalam keadaan tidak baik-baik. Seharusnya kebijakan pemerintah itu harus melihat kondisi masyarakat yang kita tahu bahwa kita baru pulih dari COVID," ucapnya kepada massa aksi.
Abdul menyebut akibat dampak Pandemi COVID-19 kondisi masyarakat yang masuk dalam garis kemiskinan meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) akibat Pandemi COVID-19 orang miskin di Indonesia bertambah sebanyak 3 juta jiwa.
Dia juga mempertanyakan alasan Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM agar subsidi menjadi tepat sasaran dan memberikan bantuan langsung tunai (BLT). menurutnya BLT bukan merupakan suatu solusi.
"Tentunya kami sebagai wakil rakyat sangat simpatik dan mengapresiasi adik-adik sehingga kita sama-sama berjuang, sama-sama menyuarakan, dan DPRD sebagai institusi lembaga wakil rakyat sudah mengirim surat kepada presiden bahwa masyarakat Sumatera Utara menolak kenaikan BBM termasuk mahasiswa," tegasnya.
Abdul memastikan sejak awal saat harga BBM diwacanakan naik, PKS telah menyatakan sikap menolak untuk mewakili suara rakyat. Bahkan pihaknya juga menegaskan bahwa kestabilan harga BBM menjadi prioritas.
"Saya dari Fraksi PKS dan kita sudah jelas bahwa bukan karena kenaikan BBM ini kita bersuara, tetapi ketika di Banggar dan rapat-rapat Banggar, kita sudah melakukan penolakan-penolakan, intinya PKS menolak kenaikan BBM dan meminta kepada presiden untuk membatalkan kenaikan BBM," sebutnya.
Sebelumnya, tambah dia, PKS juga sudah menyarankan agar pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan pengadaan kereta cepat agar ditunda serta memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat menengah ke bawah pasca Pandemi COVID-19.
"Apakah pemindahan ibu kota itu prioritas? Ini yang harus dikaji Pemerintah Pusat. Apakah pengadaan kereta api cepat sebuah prioritas? Ini yang harus dikaji pemerintah," tutupnya.
Dalam aksi itu, massa aksi juga sempat bersitegang dengan aparat kepolisian setelah mendapat pelarangan membakar ban. Namun melalui negosiasi alot, akhirnya massa aksi diinzinkan melangsungkan bakar ban sebagai bagian dari protes.
Hingga berita ini diturunkan, jalannya aksi berlangsung damai hingga massa membubarkan diri dengan aman dan tertib. Sementara itu, ruas perlintasan Jalan Imam Bonjol Medan yang sebelumnya ditutup total, dibuka kembali oleh pihak kepolisian.
