Tim Editor
ERA.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebutkan, mereka yang bermain atau memotong bantuan kepada masyarakat tidak mampu merupakan pengkhianat negara. Hal itu dikatakan Ganjar saat memberikan arahan kepada camat, kepala desa, serta aparatur negara di Kabupaten Blora.
Pengarahan itu dilakukan oleh Bupati Blora setelah kejadian istri perangkat desa di Kabupaten Blora memotong bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Potongan itu disebut sebagai iuran untuk biaya fotokopi dan membeli es.
"Tidak boleh ada yang mengganggu pelaksanaan dana kompensasi BBM. Maka mereka yang bermain hal kotor di sini, itu pengkhianat negara. Itu berkhianat kepada negara," kata Ganjar saat memberikan arahan secara daring, dari Semarang, Rabu (21/9/2022).
Dia menjelaskan, kenaikan harga BBM sudah melalui pertimbangan matang. Hal ini karena harga minyak dunia terus naik sehingga pemerintah pusat mesti memangkas subsidi BBM yang saat ini mencapai Rp502 triliun.
"Memangnya kita menaikkan BBM itu dengan tertawa dan bersenang-senang? Tidak. Ini sudah melalui pertimbangan matang. Penyesuaian musti dilakukan. Bukan menaikkan, tetapi mengurangi subsidi," jelasnya.
Ganjar menyayangkan pemberian kompensasi BBM kepada masyarakat tidak mampu itu justru diselewengkan, seperti kejadian di Blora. Ia pun mengapresiasi gerak cepat kepolisian yang langsung memeriksa para pihak terkait dan langkah Bupati Blora yang mengumpulkan camat, kades, dan forkompimda.
"Saya mengingatkan kepada mereka, enggak boleh, apapun enggak boleh (memotong bantuan) dan kita minta ini peringatan terakhir. Pasti diproses," katanya.
Untuk itu, ia meminta pembagian BLT BBM ini sebagai verifikasi dan validasi data. Sebab masih ada laporan bahwa terdapat masyarakat dalam kategori mampu, bahkan nama seorang kepala desa, masuk sebagai penerima bantuan.
"Kita minta ini diawasi sekaligus verifikasi dan validasi data, sehingga data terakhir yang disampaikan itu yang nanti digunakan. Saya sudah minta agar hasil verifikasi dikirim ke Mensos dan saya akan ikut pantau," katanya.
