Tim Editor
ERA.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih Pemprov Jawa Tengah dalam penegakan anti-korupsi mengingat sejumlah kasus korupsi masih ditemukan di Jawa Tengah. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun mengakui masih ada bupati/wali kota yang masih ngeyel melakukan tindakan korupsi.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi di Pemprov Jateng, Semarang, Selasa (27/9).
Di acara ini, Ganjar mengumpulkan bupati, wali kota, anggota DPRD, dan jajaran ASN untuk mendapat bimbingan pencegahan korupsi dari KPK.
Menurutnya, selain KPK, Ganjar juga menggandeng Inspektorat, Mendagri, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mereka bersama tim Korpsugah dari KPK membantu aktif mencegah korupsi yang ada di Jateng.
Ganjar menceritakan sejulah kasus di Jateng, seperti OTT di Pemalang hingga potongan BLT di Blora tersebut. "(Pemberantasan korupsi) Itu tidak cukup di lip service. Buktinya, dikandani (diingatkan) juga ngeyel (bandel). Kemudian terjadi OTT di mana-mana," tambahnya.
Untuk itulah, pertemuan ini menjadi penting agar DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten/kota bisa berelasi dengan baik dalam membangun mencegah korupsi.
Contohnya, ketika harus mengesahkan APBD harus tak ada kolusi. Aspirasi rakyat dimasukkan dalam sistem secara terbuka. "Make it deal, mereka membangun kesepakatan di situ dengan syarat yang tidak penting, ya musti dibuang," tambahnya.
Menurut Ganjar, APBD yang harus disahkan adalah APBD yang menitikberatkan pada penanganan kemiskinan, pemberesan potensi stunting, kebijakan politik pangan di tengah situasi perbaikan harga yang meningkat.
"Jangan sampai ini menjadi proyek yang nanti menjadi bancakan (korupsi). Saya sampaikan indikasi umpama, ada aspirasi masyarakat yang Rp200 jutaan itu punya korupsi tinggi karena penunjukan langsung," tuturnya.
Ganjar pun mendorong tiap daerah mengembangkan inovasi pencegahan korupsi. "Yang sekarang di kabupaten/kota kita harapkan beberapa contoh yang bagus ditiru. Karena bagus lho inovasi di kabupaten/kota yang mendorong transparansi dan akuntabilitas itu," ucapnya.
Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron mengingatkan komitmen dari 'Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi', tagline yang diusung Ganjar saat mencalonkan diri jadi gubernur.
"Tadi kan komitmennya (Ganjar) ojo ngapusi ojo korupsi (tidak bohong tidak korupsi), itu yang kami tagih. Kami harapkan terimplementasi bahwa setiap kepala daerah tidak boleh korup, tidak boleh ngapusi," kata Ghufron.
Menurutnya, komitmen tersebut tidak hanya sebatas di lingkup kalangan Pemprov Jateng, tapi juga di tata kelola dan pelaksanaan di lapangan. Jika itu diterapkan, maka dijamin tidak akan terjadi tindakan korupsi.
"Sebetulnya korup itu bohong. Itu yang kami harapkan diimplementasi pelaksanaannya. Bukan hanya di pemprov tapi harapannya dilaksanaakan pada tata kelola dan komitmen ojo ngapusi ojo korupsi, maka dijamin tidak akan terjadi korupsi," katanya.
Menurutnya, pencegahan korupsi saja tidak cukup tapi harus diikuti peningkatan integritas sebagai pelayan rakyat. "Dua hal ini mampu mengatasi mencegah korupsi. Kalau hanya mencegah, tapi komitmen tidak ada, maka mekanisme pencegahan hanya selesai atau bagus di administrasi, tapi tidak bagus di kenyataan," pungkasnya.
