Tim Editor
ERA.id - Kejaksaan Negeri Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, menetapkan tersangka PLT, bendahara pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur, masuk daftar pencarian orang (DPO) setelah tiga kali tidak memenuhi panggilan penyidik kejaksaan.
PLT adalah tersangka kasus korupsi pengelolaan dana percepatan penanganan COVID-19 pada tahun anggaran 2020 yang merugikan negara lebih dari Rp1,5 miliar.
"Kejaksaan Flores Timur telah menetapkan status DPO terhadap tersangka PLT karena tidak koperatif terhadap panggilan penyidik," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abdul Hakim di Kupang, Jumat (30/9/2022).
Menurut dia, penyidik Kejaksaan Flores Timur sudah tiga kali melakukan pemanggilan terhadap tersangka PLT untuk memberi keterangan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana percepatan penanganan COVID-19 pada tahun 2020 yang merugikan negara lebih dari Rp1,5 miliar.
Dengan telah ditetapkan dalam status dalam DPO, kata dia, PLT akan menjadi sasaran pencarian yang dilakukan tim tangkap buronan (tabur) kejaksaan.
"Kami berharap tersangka untuk menyerahkan diri ke kejaksaan sehingga proses hukum terhadap kasus ini cepat selesai," katanya.
Kasus dugaan korupsi dana percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Flores Timur menyeret tiga tersangka, yaitu PIG sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Flores Timur dan AHB selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur.
Kedua tersangka telah ditahan penyidik Kejaksaan Flores Timur pekan lalu. Sementara itu, Bendahara Kantor BPBD Flores Timur PLT belum ditahan karena masih dinyatakan buronan dan masuk dalam DPO kejaksaan.
Kasus dugaan korupsi dana penanganan COVID-19 pada tahun 2020 itu bermula saat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi anggaran dana belanja tidak terduga sebesar Rp6,5 miliar untuk penanganan darurat bencana.
Namun, kata dia, dalam laporan pertanggungjawaban tidak didukung dengan bukti sesuai dengan aturan yang berlaku dalam laporan penggunaan dana penanggulangan COVID-19. (Ant).
