Tim Editor
ERA.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengultimatum Dinas Kehutanan untuk segera menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kerap melanda sejumlah wilayah di daerahnya.
Ultimatum ini, kata Edy, sebagai bentuk keseriusannya menyikapi isu tersebut. Mantan Pangkostrad ini mengaku akan mengambil sikap tegas menindak Dinas Kehutanan Pemprov Sumut khususnya Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan jika Karhutla masih terus terjadi.
"Saya sangat serius tentang masalah ini, kita harus bikin kesepakatan, bila ada kebakaran di areanya copot UPT, bila sampai tiga UPT dicopot, kepala dinasnya yang akan ditindak," ungkap Edy saat Rakor Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pemprov Sumut di Hotel Grand Kanaya Jalan Darussalam Medan, Selasa (20/12/2022).
Edy membeberkan bahwa pada tahun 2022 ini pihaknya mencatat Karhutla terbesar terjadi pada kawasan Destinasi Wisata Prioritas Danau Toba di Kabupaten Samosir. Mantan Ketua Umum PSSI menyebut sebanyak 560 hektare dengan 46 hotspot ludes terbakar.
Lanjutnya, selain memberi dampak buruk kepada manusia, kebakaran tersebut juga memberi dampak buruk terhadap lingkungan karena menghancurkan keragaman hayati.
"Berapa banyak hewan yang mati, serangga, semut, kodok, dan lainnya. Tahun 2021, saya ngomel soal kebakaran hutan, tahun 2022, ada lagi 500 hektare terbakar hutan. Bayangkan kerugian yang kita alami," tukasnya.
Kepala Dinas Kehutanan Sumut Herianto menyebut Rakor Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pemprov Sumut untuk meningkatkan kesiapsiagaan tim terpadu dalam menghadapi Karhutla.
Herianto mengatakan saat ini pihaknya tengah mengevaluasi Karhutla, memperkuat sistem pencegahan, sosialisasi dan edukasi ke stakeholder dan masyarakat. "Ada 16 UPT KPH kita dan kita akan terus memaksimalkan itu kedepannya agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan di Sumut, dan kita akan memperkuat koordinasi dengan semua stakeholder untuk mencegah kebakaran hutan," pungkasnya.
