Tim Editor
ERA.id - Politisi Partai Gerindra, Dedi Mulyadi mengaku selalu melaporkan persoalan yang ditemukan di lapangan kepada Prabowo Subianto sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah.
"Seperti kemarin ada ibu di Indramayu sakit kulit terkelupas sudah 19 tahun, BPJS dicabut, bantuan dari desa juga dicabut. Problemnya adalah kesalahan data, bagaimana bisa orang yang patut dibantu tapi tidak dapat bantuan," katanya, Rabu kemarin.
Ia menyebutkan kalau persoalan bangsa seringkali ditemui saat kegiatan budaya yang dibalut dengan Safari Cinta Kang Dedi Mulyadi untuk Prabowo Subianto yang digelar di sejumlah daerah.
Dedi menyampaikan bahwa ke depan pemerintah perlu memaksimalkan peran RT dan RW dalam menyempurnakan data warga. Sebab selama ini bantuan yang disalurkan hanya berpatokan pada data BPS hasil survei empat tahun ke belakang.
Nantinya, kata dia, data akan diperbarui berkala dengan melibatkan aparat kewilayahan, mulai tingkat RT. Selanjutnya, nama penerima bantuan akan diumumkan, jika ada yang tidak setuju bisa memprotes langsung.
"Saat ini kan pusat hanya ambil satu data sehingga yang dapat bantuan orangnya itu-itu juga. Jadi ke depan, data akan disempurnakan dan bantuan ditambah," katanya.
Untuk menunjang itu semua para RT dan RW akan menerima gaji minimal Rp1 juta per bulan. Selain itu mereka akan dibekali alat komunikasi yang tersambung langsung ke pusat data. Sehingga secara berkala bisa diperbaharui.
"Kalau ada warga meninggal, sakit atau bahkan cerai langsung di-update karena itu mempengaruhi angka kemiskinan," katanya.
Tidak hanya itu, ke depan anggaran akan didistribusikan langsung ke desa. Jangan sampai anggaran 'mampir' dulu ke provinsi dan kabupaten/kota.
