Tim Editor
ERA.id - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk memastikan pengusaha katering yang dipilih untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dapur higienis.
"Jangan sampai program makan siang gratis ini, yang bertujuan untuk meningkatkan gizi para pelajar, justru ada yang mengalami diare gara-gara makanan yang dimungkinkan terkontaminasi sesuatu," kata Sekretaris Tim V Pelaksana Uji Coba Makan Bergizi Gratis Wantimpres Nevy Dwi Soesanto di sela-sela peninjauan dapur Katering Eco Roso di Kudus, Senin (30/9/2024), dikutip dari Antara.
Nevy mengingatkan Program MBG merupakan hal baru dan belum pernah dialami oleh pemerintah daerah (pemda) sebelumnya untuk menyediakan menu makan siang kepada ribuan siswa.
Untuk uji coba saja, kata dia, di Kabupaten Kudus ada 2.599 pelajar yang harus disiapkan menu makanannya. Sedangkan saat pelaksanaannya nanti tentu lebih banyak karena jumlah siswanya lebih dari 100 ribu.
"Kami berharap permasalahan yang terjadi sebelumnya di beberapa daerah yang melakukan uji coba bisa dicarikan solusinya. Pemda memang perlu antisipasi dan mitigasi sejak awal," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kudus Harjuna Widada menambahkan penunjukan katering memang sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kudus.
"Katering yang ditunjuk juga sudah berizin dan biasa melayani pemesanan dalam jumlah besar, sehingga dapurnya tentu juga higienis, termasuk makanan yang disajikan nanti juga sesuai persyaratan. Selain mengandung gizi sesuai standar nasional juga bisa memenuhi kebutuhan pesanan dalam jumlah banyak," ujarnya.
Pada tahap uji coba yang dimulai hari ini (30/9/2024), kata dia, ada 2.599 pelajar dari empat sekolah, yakni MTs Negeri Kudus; SMP 1 Gebog; SD 2 Wergu Wetan; dan SDIT Umar Bin Khathab.
Untuk sementara, kata dia, tahap uji coba ini Pemkab Kudus menggandeng sejumlah perusahaan di Kudus melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsibility/CSR).
"Tahun depan tentunya bisa menggunakan anggaran pemerintah. Apalagi jumlah siswa di Kabupaten Kudus mencapai 127.880 siswa, baik SD dan SMP serta sekolah sederajat," ujarnya.
