Tim Editor
ERA.id - Fraksi PDI Perjuangan menyatakan walk out saat rapat paripurna yang beragendakan pandangan umum fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda), Jumat (16/5/2025).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Memo Hermawan, mengatakan sedang menjaga marwah Lembaga DPRD Jabar, bukan kepentingan fraksi, makanya mereka meninggalkan rapat.
Sebab, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sempat melontarkan pernyataan bahwa dirinya tidak lagi membutuhkan DPRD, satu di antaranya ketika Musrenbang di Kota Cirebon beberapa waktu lalu.
Lantas seperti apa pernyataan Dedi yang memicu polemik itu?
Dikutip dari akun YouTube Bappeda Jabar ketika Musrenbang, dalam pidatonya, Dedi menyatakan apa yang diletakkan ada yang harus terorkestrasi dan ada yang harus dilakukan sendiri.
Dedi menjelaskan hal yang harus dilakukan sendiri misalnya membongkar bangunan di pinggir sungai yang menyalahi aturan. Menurutnya, hal itu tidak harus didiskusikan dengan DPRD karena di situ ada konstituennya.
"Kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Diskusinya tidak akan berhari-hari, nanti aspirasinya berkembang. Bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih bongkar sendiri. Kenapa agar bapak (anggota dprd) tidak cacat, agar bapak tidak pusing menghadapi konstituen," kata Dedi.
Kemudian, Dedi mencontohkan hal yang harus terorkestrasi dengan pihak lainnya termasuk DPRD yaitu, tentang anggaran. Walaupun tidak seluruh anggaran harus terorkestrasi, asalkan diberi otoritas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Tapi ada hal yang harus terorkestrasi, apa itu, anggaran. Kemudian ada anggaran yang tidak terorkestrasi, apa itu, penggeseran anggaran. Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri, Pak Dedi lakukan percepatan, bikin perencanaan yang cepat, karena Pak Dedi harus menyongsong perubahan dengan cepat," ujarnya.
"Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Nanti perubahan anggaran, nanti APBD 2026, itu akan saya lakukan lagi," kata dia menambahkan.
Dedi mengaku ia tidak pernah berpikir mengenai anggaran ketika melakukan tugas-tugasnya sebagai gubernur. Sebab, ia menyakini rezeki itu akan mengikuti, ketika bekerja dengan baik.
"Kalau saya bergerak saya tidak pernah berpikir anggaran. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun (uang akan mengikuti), rejeki mah nuturkeun (rezeki akan mengikuti) karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," kata dia.
Dedi menambahkan dulu para raja tidak pernah menyusun APBD, bahkan VOC tidak pernah meminta persetujuan DPR untuk membangun gedung negara di Cirebon. Namun, hasil dari pembangunan para raja dan kelompok dagang masih bagus hingga saat ini.
"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. (Hasilnya) Bagus. Yang ada persetujuan DPR-nya, kita sudah beberapa kali (membangun) SD geurarugrug (juga pada runtuh)," ucapnya.
"Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan bukan rasa dan cinta," katanya.
