Tim Editor
ERA.id - Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi akhirnya buka suara mengenai aksi walk out dari Fraksi PDI Perjuangan meninggalkan Rapat Paripurna yang beragendakan pandangan umum fraksi terhadap dua Ranperda, Jumat (16/5/2025).
Menurutnya, aksi meninggalkan Rapat Paripurna itu merupakan hak setiap orang. Sebab, setiap orang partai politik, maupun fraksi memiliki hak untuk bersikap.
"Ya itu hak setiap orang, mau walk out, mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak," kata Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Dengan aksi meninggalkan Rapat Paripurna yang dilakukan oleh Fraksi PDI Perjuangan itu untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politiknya.
"Untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politiknya," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Memo Hermawan mengatakan alasan pihaknya walk out untuk menjaga muruah lembaga DPRD Jabar, bukan kepentingan fraksi.
Sebab, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi sempat melontarkan pernyataan bahwa dirinya tak lagi membutuhkan DPRD, satu di antaranya ketika Musrenbang di Kota Cirebon beberapa waktu lalu.
"Gubernur sudah menyatakan bahwa tidak perlu lagi rapat dengan DPRD. Jadi keberadaan kami ini satu kesatuan, legislatif sama eksekutif. Harusnya saling menunjang, saling memperkuat, tapi bukan saling meniadakan," kata Memo.
Memo menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan sudah menyampaikan kepada pimpinan DPRD Jabar, agar Dedi Mulyadi mengklarifikasi pernyataan itu. "Kami walk out demi kehormatan lembaga DPRD, bukan kehormatan fraksi. Jadi kami perlu berbuat dan perlu saya sampaikan ke pimpinan, minta klarifikasi dari Gubernur," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat menuturkan, benar Dedi Mulyadi merupakan kepala daerah atau gubernur. Namun, negara ini dibangun menggunakan konsep politik Trias Politika yang terdiri dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ketiga lembaga itu tentunya saling berhubungan dan harus saling menjaga.
"Kami akui bahwa pernyataan Dia (Dedi Mulyadi) di Musrenbang, di situ dihadiri sekian banyak orang, sekian banyak tokoh. Ucapan itu mendiskreditkan bahkan kalau saya bilang bisa melecehkan lembaga (DPRD). Kalau lembaga dilecehkan, otomatis ke anggota juga dilecehkan," tutur Doni.
Doni mengaku tidak melarang apabila Dedi Mulyadi bisa menjalankan roda pemerintahan tanpa adanya DPRD. Namun, Dedi Mulyadi harus mengurus APBD serta membuat Ranperda sendiri, tanpa melibatkan DPRD.
"Dia sebagai eksekutif bisa berjalan sendiri menjalankan pemerintahan, enggak bisa. Kalau dia berpikiran bisa menjalankan sendiri pemerintahan ini, ya silakan. APBD-nya urus sendiri, Ranperda-nya buat sendiri, jangan dibicarakan ke DPRD," katanya.
Ia memastikan, Fraksi PDI Perjuangan tidak mempersoalkan program yang sedang dijalankan oleh Dedi Mulyadi, melainkan aturan untuk menjalankan pemerintahan.
"Ini bukan persoalan apa programnya, tidak ada. Ini terkait aturan. Dia tidak bisa jalan bersendiri, ada eksekutif, ada legislatif. Bukan hanya KDM yang ingin Jawa Barat maju. Setiap anggota DPRD provinsi yang jumlahnya 120 orang, juga pasti mimpinya Jawa Barat bisa lebih baik ke depannya," ujarnya.
