Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta Kejati untuk mendampinginya dalam mengawal aset dan infrastruktur strategis milik Pemprov.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman , mengatakan sejumlah permasalahan hukum terkait aset milik Pemprov Sulsel mencakup lahan yang telah terdaftar namun tidak memiliki alas hak, serta lahan yang memiliki alas hak tetapi dikuasai oleh pihak lain.
“Untuk menyelesaikan persoalan ini, kami meminta pendampingan hukum dari Jaksa Pengacara Negara. Kami berharap bisa mendapatkan solusi, saran, dan rekomendasi hukum yang tepat. Terima kasih atas pendampingan hukum yang telah diberikan oleh Kejati Sulsel,” ujar Jufri di Makassar, Sabtu (2/8/2025).
Terkait lahan eks Stadion Mattoanging, kata dia, Pemprov Sulsel berencana membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar tidak menjadi lahan telantar. Sementara itu, pendampingan hukum di Kawasan Olahraga (KOR) Sudiang dibutuhkan untuk proses litigasi dan non-litigasi.
Adapun untuk Overpass Tonasa II, permohonan LO terkait pengadaan tanah dan penetapan lokasi di Kelurahan Sapanang, Kabupaten Pangkep, serta Jalan Damai Ongkoe, Kabupaten Maros, dengan luas sekitar 5,28 hektare.
Jufri Rahman berharap, legal opinion maupun legal assistant oleh Jaksa Pengacara Negara dapat segera diberikan agar langkah penyelesaian permasalahan aset dapat dijalankan secara cepat dan tepat.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Roberth M. Tacoy, menegaskan Kejati Sulsel siap membantu, baik berupa pendapat, pertimbangan, maupun tindakan hukum lainnya, setelah adanya surat kuasa dari Pemprov Sulsel.
“Sebelum mengeluarkan legal opinion, kami perlu mendengarkan paparan lengkap dari pihak pemohon. Setelah itu, barulah kami dapat memberikan hasil LO dan LA secara resmi untuk Pemprov Sulsel,” jelasnya
