Tim Editor
ERA.id - Bupati Alor, Provinsi NTT, Amon Djobo tak ambil pusing soal viralnya video kemarahannya kepada beberapa staf Kementerian Sosial di rumah jabatannya.
"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang bagi," kata Amon, dikutip dari Kompas.com, Selasa (1/6/2021).
Amon mengaku kalau bantuan PKH dari Kemensos diberikan ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor kepada warga di wilayahnya, pada awal bulan April 2021 lalu, usai badai Seroja menerjang. Atas dasar itu, Amon marah. Sebab bantuan itu sifatnya kemanusiaan, tapi dikasih ke partai politik.
Lalu bagaimana tanggapannya soal video? Dia pun menyebut, siapa yang mengedarkan video itu, dialah yang harus bertanggung jawab. "Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD," kata dia.
Kemarahan itu lantas ditanggapi Menteri Sosial Tri Rismaharini. Katanya, bantuan yang diurus oleh DPRD Alor saat itu adalah bantuan bencana banjir bandang dan siklon tropis Seroja di NTT.
"Ta jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi bantuan untuk bencana," kata Risma.
Saat bantuan itu dikirm, ia sama sekali tak bisa menghubungi siapa pun, baik staf Kemensos maupun pihak Pemerintah Kabupaten Alor.
"Saya mengirim barang saat itu dari Jakarta jauh, kita kepengin cepat, jadi kita kirim dari Surabaya, karena kalau dari Surabaya angkutan itu gratis. Tapi kita tidak bisa masuk ke pulau itu (Alor). Saya hubungi bagaimana kondisi di sana, karena hampir seluruh NTT kena, saya hubungi kepala dinas, staf saya, enggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus," kata Risma.
Risma juga mengaku dipersulit keadaan sebab kendaraan pengangkut bantuan untuk bencana di NTT, terhambat di pelabuhan karena kondisi cuaca yang buruk.
"Kita tidak bisa merapatkan bantuan, karena cuacanya buruk, sehingga syahbandar mengatakan tidak bisa melaut, kapal-kapal semua berhenti," kata Risma.
Di tengah kegalauan Risma, Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek menawarkan pertolongan agar bantuan untuk korban bencana bisa cepat diterima masyarakat Alor.
"Saat itu kemudian adalah Ketua DPRD (Alor) menyampaikan kami butuh bantuan, tapi tidak bisa (masuk). Beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti'," kata Risma.
Risma pun menyetujuinya. "Ya sudahlah, kemudian disebarkanlah. Banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu, kami tidak bisa kontak siapa pun di situ. Jadi seperti itu," ujar Risma.
