Tim Editor
ERA.id - Menteri Sosial yang juga Ketua DPP bidang Kebudayaan PDI Perjuangan Tri Rismaharini tak mengetahui pasti alasan partainya mencabut rekomendasi dukungan kepada Bupati Alor Amon Jobo pasca memaki staf Kementerian Sosial dan Risma terkait bantuan kebencanaan di NTT.
Risma mengaku hanya menerima tembusan surat keputusan DPP mengenai pencabutan rekomendasi dukungan kepada Amon Jabo dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Rabu (2/6) malam.
"Aku juga nggak tahu (alasannya). Itu sudah malam kejadiannya. Pak Hasto hanya kasih tembusan ke aku kalau itu sudah kita cabut rekomnya," kata Risma di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (3/6/2021).
Menurut Risma, PDIP tak terlalu banyak menganggunya dengan urusan internal partai karena saat ini dirinya tengah menjabat sebagai menteri. Oleh partai, Risma diminta untuk lebih berkonsentrasi menjalankan tugas-tugas di pemerintahan.
"Sekarang ini kan aku sebagian ada di kementerian. Jadi dari partai tidak mau terlalu ganggu aku karena aku harus konsentrasi ke situ (tugas kementerian)," kata Risma.
Meski begitu, Risma mengaku harus mendukung apa yang sudah menjadi keputusan partai, termasuk soal pencabutan rekomendasi kepada Bupati Alor Amon Jobo. Dia meyakini keputusan itu sudah melalui rapat bersama.
"Saya pasti yakin bahwa itu diputuskan bersama. Jadi ini bukan perkara setuju tidak setuju, tapi bahwa itulah keputusan partai. Keputusan partai itu yang harus saya hormati," kata Risma.
Untuk diketahui, DPP PDI Perjuangan mencabut dukungan dan rekomendasi kepada Bupati Alor Amon Jobo. Hal ini dampak dari viralnya video Amon Jobo memarahi Ketua DPRD Alor dan menyindir Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Pencabutan rekomendasi dan dukungan tersebut tertuang melalui Surat DPP No 2922 /IN/DPP/VI/2021 ditanda tangani oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto. Surat Pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada November 2017 mengeluarkan Rekomendasi dukungan kepada Amon Jobo untuk berkontestasi pada Pilkada Alor 2018.
Dalam surat tersebut, DPP PDIP juga menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD untuk mengambil sikap terhadap Amon Jobo dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor.
Sebelumnya, beredar video viral yang memperlihatkan Bupati Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo marahi staf Kementerian Sosial dan sindir Menteri Sosial, Tri Rismaharini. Video itu diunggah oleh akun Twitter @Munir_Timur pada Rabu (2/6/2021).
Amon menganggap, pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) melalui DPRD Alor, melangkahi kewenangan pemerintah daerah, sebab program itu berada di bawah pemerintah.
Saking emosinya, Anom menyuruh petugas Kemensos pulang ke Jakarta dan ia akan menyurati Presiden soal polemik penyaluran PKH yang bersumber dari pemerintah pusat untuk keluarga miskin.
Ia juga mengingatkan para pejabat untuk berpikir sebelum berbicara, karena warga di daerah tidak bodoh. Tak lupa, beberapa kali dalam videonya ia menyebut Risma itu bodoh.
"Ini di bawah pemerintah. Bagaimana dia bilang DPR? Menteri mana itu? Lantas model gitu ditempati di tempat korupsi," tukas Amon.
"Masih lebih baik Ibu Khofifah. Besok kamu pulang saja, berarti kau tidak iklas datang ke Alor. Kau pergi tanya presiden, dan gubernur. Kamu tidak menghargai pemerintah, DPR mana itu?" imbuhnya.
