Tim Editor
ERA.id - Ulama yang juga Pimpinan Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar Ustaz Dzulqarnain Muhammad Sunusi mengatakan bahwa sejatinya ulama dan umara harus bersinergi dalam memastikan kemaslahatan terhadap umat itu bisa terwujud, termasuk kebijakan pembatalan haji oleh pemerintah.
Menurut Dzulqarnain dengan adanya keputusan tersebut tentunya kewajiban sebagai umat adalah menerimanya dan tidak ada yang keliru di dalam hal tersebut.
”Pertama di dalam kaidah fikih dikatakan, ‘tasyaruful imam firoki iyatihi manutun ala maslaha’. Seorang pemimpin ketika dia memberikan keputusan di tengah rakyatnya, itu dibangun di atas maslahat. Kalau dia memandang ada maslahat di dalam hal tersebut kenapa tidak. Apalagi jika kebijakan tersebut dasarnya adalah karena menjaga keselamatan umat, karena masih masa pandemi COVID-19,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (12/6/2021).
Menurutnya, penjagaan terhadap jiwa itu salah satu hal pokok untuk dijaga dan dipelihara di dalam agama. Sepanjang sejarah umat Islam sendiri sudah lebih 40 kali tidak ada ibadah haji dengan berbagai pertimbangan, alasan dan sebab yang terjadi.
”Oleh karena itu, saya harapkan kepada seluruh masyarakat hendaknya membuka pintu pembahasan di dalam hal ini dan malah harusnya mereka bekerja sama dengan pemerintah terkait hal ini. Kemudian memahamkan kepada masyarakat dan saudara-saudara kita yang harusnya sudah haji, tapi karena ada pandemi dia batal haji, tak perlu dia khawatir,” ujar Pembina Yayasan Al-Madinah Solo itu.
Ia menyebut bahwa hal-hal seperti ini tentunya adalah tugas ulama untuk memberikan pencerahan kepada mereka-mereka yang masih menentang hal tersebut. Karena memang, menurutnya lagi, masih ada sebagian dari umat yang berlebihan. Bahkan ada yang memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu.
”Jangankan di kondisi yang seperti ini, di kondisi seperti di Palestina saja mereka ikut ‘main’ semua ini. Ngambil tema Palestina ’oh nanti buka pembahasan jihad’, atau nanti buka pembahasan ’oh boleh bom bunuh diri’. Nah, kan begitu semua mereka itu nanti cara bermainnya. Itu yang harus kita waspadai,” ujarnya pula.
Menurut ulama yang pernah menempuh pendidikan di Yaman dan Saudi Arabia itu bahwa di dalam Islam juga mencakup konsep tata negara, yakni konsep-konsep yang terkait antara hubungan pemerintah dan rakyat. Hal itu ada aturannya dan itu juga ada kesepakatan-kesepakatan ulama di dalamnya.
“Jadi kalau ada yang keluar dari kesepakatan itu, kita tinggal tegur saja, ini Imam Ahmad berkata begini, Imam Syafi’i berkata begini, kok diselisihi. Contoh yang kedua dalam kesepakatan tata negara, tidak boleh ada yang menerapkan hukum yang sifatnya menjatuhkan hukum kepada orang itu kecuali melalui pintu negara,” katanya lagi.
