Kunjungan ke Solo, Panglima TNI dan Kapolri Pantau Mobilitas Masyarakat

| 09 Jul 2021 21:37
Kunjungan ke Solo, Panglima TNI dan Kapolri Pantau Mobilitas Masyarakat
Panglima TNI dan Kapolri

ERA.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat masih belum sesuai harapan.

Hal ini dilihat dari indeks mobilitas masyarakat yang masih tinggi.

Hal ini disampaikan Listyo saat berkunjung ke kota Solo, Jumat (9/7/2021).

Dalam kunjungannya ini Kapolri bersama dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal (Letjen) TNI Ganip Warsito meninjau vaksinasi di kota Solo.

”Saya minta agar kepolisian lebih memperketat kendaraan yang melintas selama pelaksanaan PPKM darurat ini,” katanya.

Listyo mengatakan saat ini indeks mobilitas masyarakat masih tinggi. Target 50 persen pengurangan mobilitas masyarakat selama PPKM, saat ini belum tercapai. Untuk itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama pada pekan kedua PPKM darurat nanti.

”Kita harus tegaskan lagi, masyarakat yang boleh melaksanakan kegiatan saat ini yakni mereka yang beraktivitas di sektor esensial saja,” tegasnya.

Ia mengimbau agar masyarakat tetap di rumah dan mengurangi mobilitas. Harapannya dengan pengurangan mobilitas ini laju penularan COVID-19 bisa dikurangi, terutama di Jawa Tengah dan Solo Raya.

”Saya minta penyekatan benar-benar dimaksimalkan, baik mobilitas di tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten harus benar-benar ditekan,” katanya.

Listyo juga meminta agar petugas kepolisian yang berada di pos penyekatan benar-benar menyaring masyarakat yang melintas, sehingga hanya dari sektor kritikal dan esensial saja yang diperbolehkan melintas. Selain itu saat melakukan proses pemeriksaan, diimbau tidak menimbulkan kerumunan.

”Tolong untuk dicek betul suratnya. Mereka yang melintas dan masuk kerja harus betul-betul dari kelompok kritikal dan esensial," kata dia.

Sementara itu Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menambahkan selama PPKM Darurat diharapkan mobilitas masyarakat bisa ditekan minimal 50 persen.

Namun, jika tidak bisa diupayakan mobilitas dikurangi sampai angka 30 persen.

Kontak antar masyarakat bisa berkurang dan berimbas pada penurunan angka penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia.

”Apabila  mobilitas dikurangi, kontak antar masyarakat juga bisa berkurang, sehingga bisa menekan angka penularan," katanya.

Rekomendasi