Tim Editor
ERA.id - Pemerintah pada saat ini sedang fokus terhadap penanganan virus Covid-19 di tanah air.
Formatur Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya Periode 2021-2022 mengapresiasi tentang kebijakan pemerintah terkait program Vaksinasi gratis kepada masyarakat dan PPKM Darurat untuk mengantisipasi lajunya kasus Covid-19.
"PPKM darurat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Namun, kebijakan itu belum maksimal nyatanya kasus dan angka kematian Covid-19 terus meningkat," jelas Khairil Hanif Nasution Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Minggu (18/7/2021).
Menurutnya, pemerintah sudah gagal dalam menangani pandemi Covid-19.
"Maka dari itu saya meminta Pemerintah Pusat untuk sesegera mungkin mengevaluasi dan mencabut wacana untuk memperpanjang PPKM Darurat, dan untuk Pemerintah Daerah jangan hanya sekedar ikut-ikutan harus jelas apa dasar konkretnya, dan apa indikator-indikatornya jika ingin diterapkan PPKM Darurat ataupun Mikro. Jangan hanya ikut-ikutan, tapi masyarakat yang kena imbasnya. Karena jika ini terus diperpanjang maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari baik dalam aspek hukum, ekonomi, kebutuhan pangan dan sosialnya," sambungnya.
Di tengah upaya penyelesaian Covid-19, Hanif menegaskan pemerintah harus juga memperhatikan permasalahan yang ada saat ini, seperti halnya kasus Korupsi, Kebutuhan Pangan, dan Perekonomian yang sudah ambruradul dan penyakit sosial yang dapat membahayakan nasib bangsa ini.
"Sudah banyak mahasiswa, pedagang, dan buruh yang menolak atas wacana perpanjangan PPKM Darurat tersebut, seperti yang kita lihat sekarang di lapangan dan di berbagai sumber media online, televisi, dan cetak diberbagai daerah," ucapnya.
Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya juga sangat menyesalkan atas tindakan represif oleh aparat Kepolisian kepada kawan-kawan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya dan saya mendukung bersama gerakan yang dilakukan kawan-kawan mahasiswa di seluruh Indonesia yang sedang memperjuangkan aspirasinya yaitu Menolak PPKM Darurat maupun Mikro.
Ia juga mengutuk keras atas tindakan represif oleh aparat Kepolisian kepada masyarakat atau para pedagang dalam mencegah dan pengendalian mobilitas masyarakat di masa PPKM Darurat.
"Masyarakat juga manusia bukanlah binatang, jangan langsung terus bertindak keras dan kasar," Tegas Hanif.
