Tim Editor
ERA.id - Pemerintah pusat menginstruksikan agar tiap daerah mempercepat hasil tes Polymerace Chain Reaction (PCR). Terkait hal ini Gibran menyanggupi instruksi tersebut.
”Pemerintah pusat bilang seperti itu ya nanti kita laksanakan,” kata Gibran saat ditemui pada Rabu (18/8/2021).
Selama ini banyak keluhan dari masyarakat terkait hasil tes PCR yang lama. Lalu Presiden Joko Widodo menginstruksikan bagi setiap fasilitas kesehatan (Faskes) mempercepat hasil PCR menjadi satu hari.
Terkait hal ini Gibran mengakui jika adanya penumpukan tersebut dikarenakan lonjakan kasus COVID-19. Namun, dirinya menjanjikan untuk mempercepat hasil tes PCR di kota Solo.
”Kita usahakan, lagi pula testing kita tertinggi se-Jateng. Kalau ada instruksi untuk dipermurah dan dipercepat, ya kita laksanakan,” ucapnya.
Ia juga menyanggupi arahan dari pemerintah pusat yang menganjurkan harga tes PCR yang diturunkan menjadi Rp 450 ribu. ”Nggak masalah, kita ikuti arahan dari pusat,” katanya.
Terkait wacana ini Gibran juga berencana menambah laboratorium untuk upaya peningkatan percepatan PCR.
”Ya kalau instruksinya dipercepat, kita akan tambah (laboratorium),” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo Siti Wahyuningsih mengatakan saat ini Solo menjadi kota rujukan, termasuk rujukan labolatorium. Terkait adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat, sejauh ini Pemkot Solo masih menunggu instruksi dari pusat.
Saat ini hasil tes PCR di Kota Solo kurang dari 2x24 jam. Untuk pemeriksaan hanya membutuhkan waktu dari 2-6 jam. ”Tapi kan selama ini hasilnya lama keluar karena jumlahnya yang diperiksa banyak. Kalau yang diperiksa sedikit, hasilnya pasti nggak sampai 12 jam,” katanya.
Lagi pula saat ini sudah banyak rumah sakit yang memiliki laboratorium sendiri. Sedangkan milik pemerintah ada beberapa. ”RSUD dr Moewardi ada, itu milik provinsi . kalau punya Pemkot Solo di RS Bung Karno. Kemampuannya kan juga terbatas,” katanya.
Sementara untuk RS swasta, ada beberapa yang mempunyai labboratorium mandiri. Diantaranya RS dr Oen, PKU Muhammadiyah, RS Kasih Ibu dan JIH. ”Mereka bisa kurang dari 24 jam, tapi kemampuannya juga terbatas dan harus berbayar karena mereka berbasis bisnis,” ujarnya.
