Tim Editor
ERA.id - Tiga kabupaten dan satu kota di Jawa Tengah tidak mendapat jatah vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan. Padahal daerah-daerah tersebut membutuhkan banyak pasokan vaksin.
Hal itu terungkap dalam laporan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto Prabowo, dalam Rapat Penanganan Covid-19 di kompleks kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (30/8).
“Hari ini kita akan bagi vaksin sekaligus untuk dua tahap. Yang pertama kalau kita gabung slot 1 dan 2 ini hampir satu juta dosis yaitu 992.140 dosis,” ujar Yulianto dalam rapat itu.
Namun, menurut Yuli, dalam rincian alokasi vaksin dari pemerintah pusat itu, empat daerah tidak mendapat alokasi vaksin untuk tahap pertama. Keempatnya adalah Cilacap, Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan Kota Pekalongan.
"Empat kabupaten kota yang tidak dapat bagian. Ini saya juga enggak tahu kenapa. Padahal justru (daerah) itu yang lebih banyak membutuhkan kok malah tidak mendapatkan sama sekali. Nol. Tetapi yang (tahap) kedua dapat semuanya,” kata Yulianto.
Usai rapat, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan telah mempertanyakan nol pasokan vaksin tahap pertama itu ke Kemenkes. Menurutnya, persoalan utama hal itu karena pengaturan alokasi vaksin terlalu detail.
Ganjar menyebut, Kemenkes telah membagi jatah vaksin tidak hanya untuk kabupaten/kota, tetapi juga berdasarkan kelompok, seperti organisasi masyarakat alias ormas dan titipan dari anggota DPR.
Ia pun telah meminta Kemenkes agar tidak terlalu detail dalam pembagian vaksin. Selain merepotkan vaksinator, hal itu membuat pembagian tak merata.
“Saya enggak ngerti nih. Kepentingan pusat kayaknya terlalu jauhlah kalau membagi sampai tingkat detail itu. Ormas ini sekian, terus kemudian dari titipan DPR sekian, itu merepotkan kita di bawah. Karena yang di bawah ini akhirnya mereka ditarik, ‘ayo dong tempatku dulu, ayo dong kelompokku dulu’, maka vaksinatornya repot,” tuturnya.
Ganjar menyebut, Kemenkes bisa mengatur alokasi vaksin secara detail jika kelompok-kelompok yang mendapatkan vaksin itu bisa membawa vaksinator sendiri.
“Sebab kalau ujung-ujungnya nanti diberikan kepada kami, itu rasa-rasanya akan menjadi tarik ulur di antara kepentingan yang utama. Di mana kami harus menyelesaikan sesuai dengan target jumlah yang kita siapkan,” ujar Ganjar.
