Tim Editor
ERA.id - Pemerintah menjanjikan akan merampungkan pembayaran ganti rugi kepada warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah sebelum perayaan Hari Raya Idulfitri 2022. Ganti rugi ini terkait pembangunan proyek Bendungan Bener, Purworejo.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenanan Moeldoko dalam rapat koordinasi terkait dinamika sosial penambangan mineral Bendungan Bener di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (4/3).
"Proses pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat Wadas ini harus rampung sebelum lebaran. Deputi I Kantor Staf Kepresidenan akan saya tugaskan untuk turut mengawal dan memonitor proses ini," tegas Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/3/2022).
Lebih lanjut, Moeldoko menginformasikan bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian ATR/BPN, sebanyak 163 bidang tanah masyarakat sudah selesai diukur dan saat ini sedang dalam masa waktu tunggu 14 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan.
Pemerintah memastikan, warga pemilik 163 bidang tanah tersebut akan segera menerima pembayaran ganti rugi sebelum lebaran. Sementara 136 bidang tanah lainnya juga dalam proses pemenuhan persyaratan.
Selain itu, ada pula data yang menunjukkan masih terdapat 176 bidang tanah di Desa wadas yang proses pembebasannya masih terhambat masalah hukum. Terkait hal ini, Moeldoko akan menugaskan tim hukum KSP untuk memonitor proses percepatan di Mahkamah Agung. Dia menegaskan, jangan sampai masalah ini dibiarkan terlalu lama.
"Upaya debottlenecking konflik di Wadas ini tidak boleh berlarut-larut," tegas Moeldoko.
"Kita bersama mencari solusi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan guna mewujudkan suasana yang kondusif dalam pembangunan Bendungan Bener sebagai proyek strategis nasional. Kita tidak boleh mengatakan 'mudah-mudahan', karena ini harus tertangani," imbuhnya.
Moeldoko juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang berupaya menghilangkan polarisasi yang muncul di masyarakat terkait adanya proyek Bendungan Bener. Hal ini dilakukan dengan melibatan aparat TNI-Polri.
Adapun upaya menghilangan polarisasi itu dilakukan melalui berbagai kegiatan sosial seperti olahraga bersama, salat berjemaah, dan kegiatan bakti sosial. Moeldoko berharap, hal ini mampu mengembalikan kerukunan warga Desa Wadas.
"Saat ini TNI-Polri sedang melaksanakan berbagai kegiatan sosial di wilayah tersebut untuk menghilangkan sekat-sekat yg ada di masyarakat. Kami ingin masyarakat kembali rukun sehingga tak ada bibit polarisasi yang menyebabkan disintegrasi dan mengganggu ketahanan negara," kata Moeldoko.
Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menekankan pentingnya sosialisasi dan komunikasi publik dari pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk mitigasi sosial dan mitigasi konflik ke depan.
“Sampaikan saja soal harga ganti rugi ini ke masyarakat secara terbuka. Lalu segera bayarkan. Karena kalau sudah terbayar, ini akan mempengaruhi psikologis dan kondisi di lapangan. Stigmatisasi proyek ini akan terus ada di sana kalau tidak cepat dibayarkan,” kata Ganjar.
