Tim Editor
ERA.id - Otoritas Rusia memberi waktu 90 hari bagi Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menormalisasi ekspor produk pertaniannya.
Moskow merilis persyaratan itu guna menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tentang keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam.
Rusia merujuk pada Paragraf 6 Memorandum yang menyebut bahwa perjanjian itu akan berlaku selama tiga tahun, dan jika salah satu pihak yaitu Rusia atau PBB berniat untuk menghentikan implementasinya, ia harus memberi waktu tiga tahun sebelumnya.
"Dengan demikian, Sekretariat PBB masih memiliki waktu 90 hari penuh untuk melanjutkan pekerjaannya dalam normalisasi ekspor produk pertanian Rusia,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan pada Selasa (18/7).
Kemlu Rusia merujuk pada pernyataan Guterres yang berencana memulihkan akses ke sistem SWIFT untuk anak perusahaan atau struktur afiliasi Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank).
Larangan SWIFT terhadap beberapa bank Rusia adalah salah satu sanksi tahun 2022 terhadap Rusia yang diberlakukan oleh Uni Eropa dan negara barat lainnya, yang ditujukan untuk melemahkan ekonomi negara tersebut untuk mengakhiri invasinya ke Ukraina dengan menghalangi akses Rusia ke sistem pemrosesan transaksi keuangan SWIFT.
Lebih lanjut dikatakan bahwa Rusia melihat tidak ada alternatif untuk menghubungkan kembali Rosselkhozbank ke SWIFT, baik melalui saluran marjinal dengan JPMorgan, maupun dalam platform teoretis dengan Citi dan Afreximbank, maupun dengan opsi cabang dan anak perusahaan.
Kremlin, sebutan untuk Pemerintah Rusia, mengumumkan pada Senin (17/7) bahwa Rusia telah menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam, dengan mengatakan bagian Rusia dari perjanjian itu tidak dilaksanakan.
Perjanjian tersebut, yang ditandatangani oleh Rusia, Ukraina, PBB, dan Turki tahun lalu, ditujukan untuk melanjutkan kembali ekspor biji-bijian dari tiga pelabuhan Ukraina di Laut Hitam.
Kegiatan ekspor biji-bijian Ukraina sempat terhenti akibat perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022. Rusia kemudian menuduh Guterres telah menutup mata terhadap serangan teroris dan sabotase oleh Ukraina.
“Dengan kedok koridor kemanusiaan dan pengiriman yang dikerahkan sebagai bagian dari Prakarsa Laut Hitam, rezim Zelenskyy terus-menerus mencoba menyerang sasaran sipil dan militer Rusia," kata Kemlu Rusia.
"Ini, nyatanya, melanggar roh dan surat perjanjian yang mengatur keamanan transportasi biji-bijian dan produk makanan dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina," kata Rusia, melanjutkan.
Sedikitnya dua orang tewas dan seorang anak terluka parah dalam ledakan yang terjadi Senin pagi di Jembatan Kerch, yang menghubungkan Rusia ke Semenanjung Krimea, yang dianeksasi secara ilegal oleh Moskow pada 2014.
Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina berada di balik serangan itu, sementara para pejabat Ukraina tidak membenarkan atau membantah bertanggung jawab.
