Tim Editor
ERA.id - Para pemimpin dari 12 badan PBB dan enam organisasi nirlaba mengajukan permohonan untuk menyetujui gencatan senjata segera mungkin. Instruksi dan permohonan itu mengacu pada angka kematian warga yang terus meningkat setiap harinya.
Sebulan pasca konflik Israel-Hamas terjadi, 12 badan PBB dan 6 LSM menyerukan kembali gencatan senjata segera karena korban jiwa trus meningkat. Para petinggi PBB dan LSM menilai serangan yang diluncurkan kedua belah pihak sudah cukup dan harus diakhiri.
"Kita membutuhkan gencatan senjata kemanusiaan segera. Sudah 30 hari. Cukup sudah. Ini harus dihentikan sekarang," kata para pemimpin PBB dalam pernyataan, dikutip Al Jazeera, Senin (6/11/2023).
Para pemimpin PBB dan LSM, termasuk pemimpin UNICEF, UN Women, Program Pangan Dunia, WHO, dan Save the Children, menggambarkan pembunuhan terhadap warga Israel dan Palestina selama sebualn adalah hal yang mengerikan.
Setidaknya 9.770 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, tewas dalam pemboman Israel di Gaza, menurut pihak berwenang di daerah kantong yang dikuasai Hamas.
Sementara lebih dari 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan, menurut pihak berwenang Israel.
"Selama hampir sebulan, dunia menyaksikan situasi yang terjadi di Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina dalam keterkejutan dan kengerian atas meningkatnya jumlah nyawa yang hilang dan terkoyak,” kata para pemimpin PBB.
Para pemimpin PBB meminta semua pihak untuk menghormati “kewajiban mereka berdasarkan hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional”, termasuk untuk melindungi infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sekolah dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza.
"Tidak dapat diterima bahwa penduduk Gaza tidak mendapatkan barang dan jasa penting serta dibom di rumah, tempat penampungan, rumah sakit dan tempat ibadah mereka,” ungkapnya.
Selain itu, para pemimpin PBB juga mengutuk pembunuhan puluhan pekerja bantuan yang ditugaskan di Gaza selama konflik terjadi.
“Lebih dari 100 serangan terhadap layanan kesehatan telah dilaporkan. Puluhan pekerja bantuan telah terbunuh sejak 7 Oktober termasuk 88 rekan UNRWA, jumlah kematian tertinggi di PBB yang pernah tercatat dalam satu konflik," pungkasnya.
