Tim Editor
ERA.id - Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan tentang nasib Palestina setelah konflik Israel-Hamas berakhir. Palestina disebut harus memimpin Gaza setelah Israel mengakhiri konflik.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan wilayah Gaza dilarang untuk diblokade atau dikepung setelah konflik Israel-Hamas berakhir. Blinken menekankan tidak akan ada lagi kependudukan di Gaza setelah konflik berakhir.
"Tidak ada pendudukan kembali di Gaza setelah konflik berakhir. Tidak ada upaya untuk memblokade atau mengepung Gaza. Tidak ada pengurangan wilayah Gaza," kata Blinken dalam konferensi pers di Tokyo, dikutip Reuters, Kamis (9/11/2023).
Blinken mengatakan kemungkinan besar akan diperlukan “masa transisi” di akhir konflik, namun pemerintahan pasca krisis di Gaza harus mencakup suara-suara Palestina.
“Hal ini harus mencakup pemerintahan yang dipimpin Palestina dan penyatuan Gaza dengan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina," tegasnya.
Sebelumnya, PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel 'akan memikul tanggung jawab keamanan di daerah kantong untuk jangka waktu tidak terbatas' setelah konflik berakhir.
“Saya pikir Israel, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, akan memikul tanggung jawab keamanan secara keseluruhan karena kita telah melihat apa yang terjadi jika kita tidak memiliki tanggung jawab keamanan tersebut,” kata Netanyahu.
Akan tetapi, pernyataan itu ditentang oleh para pejabat AS yang mengatakan Israel tidak ingin mengelola Gaza pasca konflik dengan Hamas. Para pejabat Israel sejak itu mengklarifikasi bahwa mereka tidak bermaksud menduduki Gaza setelah konflik berakhir.
Namun, mereka belum menjelaskan bagaiman proses jaminan kemanan tanpa mempertahankan kehadiran militer. Israel sendiri menarik pasukannya dari Gaza pada tahun 2005.
Otoritas Palestina (PA), yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di beberapa bagian Tepi Barat yang diduduki Israel, mengatakan Gaza, yang dikuasai Hamas sejak tahun 2007, merupakan bagian integral dari apa yang mereka impikan untuk negara Palestina di masa depan.
Namun para pejabat tinggi termasuk Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan kembalinya PA ke Gaza harus disertai dengan solusi politik yang mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah tahun 1967.
“(Kami) tidak akan pergi ke Gaza dengan tank militer Israel,” kata Perdana Menteri PA Mohammad Shtayyeh kepada PBS minggu ini.
“Kami akan pergi ke Gaza sebagai bagian dari solusi yang berkaitan dengan masalah Palestina, yang berkaitan dengan pendudukan," sambungnya.
Hamas mengambil alih Gaza setelah konflik saudara singkat pada tahun 2007 dengan partai Fatah pimpinan Abbas. Pembicaraan rekonsiliasi selama bertahun-tahun antara kedua pihak yang bersaing gagal mencapai terobosan untuk melanjutkan pemerintahan PA di Gaza. Otoritas Palestina masih membayar listrik, air dan sebagian gaji pegawai negeri di Gaza.
Sejak 7 Oktober, lebih dari 10.000 warga Palestina telah tewas dalam pemboman tanpa henti di Jalur Gaza yang merupakan rumah bagi 2,3 juta penduduk oleh pasukan Israel, kata pejabat kesehatan Palestina di Gaza. Sekitar 40 persen dari mereka yang terbunuh adalah anak-anak.
