Tim Editor
ERA.id - Ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Inggris diduga tidak bisa memberikan hak suaranya dalam Pilpres 2024. Ratusan pemegang hak suara itu dianggap terlambat dan ditolak masuk oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) London, Inggris.
Kejadian itu dibagikan oleh seorang WNI bernama Romaito Azhar di akun TikTok miliknya. Romaito membagikan video yang menggambarkan ketegangan yang terjadi di luar Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Jadi kita orang Indonesia di sini beberapa dan sangat banyak sekali tidak bisa melakukan voting untuk presiden kita di Indonesia," katanya.
Romaito menjelaskan bahwa dia dan WNI lainnya sudah datang ke TPS sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Bahkan beberapa datang sebelum batas waktu pemilihan habis.
Tetapi saat tiba di TPS, ia dan sejumlah pemilih lainnya tidak bisa menggunakan hak suaranya. Menurutnya, ketua TPS di London, Inggris memberikan banyak alasan sehingga mereka tidak bisa ikut merayakan pesta demokrasi.
"Kita tidak bisa memvoting dengan alasan so many excuses bahwa kertas DPTnya habis, terus kita tidak mendapatkan tiket, terus kita harus dapat blabla," ujarnya.
Lalu, kata Romaito, ketua PPLN di London tidak mengakomodir dengan baik hak suara warga Indonesia di Inggris. Dia juga terlibat cekcok dengan seorang pria yang diduga ketua PPLN yang menolak mereka untuk memberikan hak suaranya.
Dalam video itu, ketua PPLN itu mengancam mereka untuk menghubungi pihak kepolisian atas tindakan sejumlah WNI di TPS London.
"Sekarang saya minta bapak mundur atau kemanan akan mengamankan bapak. Mau saya telepon polisi? Oke saya panggil polisi sekarang," ujar pria berkacamata itu.
Ketegangan antar WNI dengan PPLN di London tidak berhenti sampai di situ saja, Romaito yang akhirnya berhasil masuk ke TPS kembali menyerukan kekecewaannya. Namun dia kembali diusir dan terlibat cekcok di dalam ruangan.
"Kita datang sebelum jam enam mas tapi mas tidak membolehkan kita untuk melakukan pemilihan, terus suaranya kemana? Kertas suara kita kemana? Dijual karena kertasnya dijual," katanya sambil berteriak.
Romaito juga menuliskan keterangan bahwa saat terlibat cekcok di dalam ruangan TPS itu turut disaksikan oleh ketua Bawaslu. Tetapi, kata Romaito, ketua Bawaslu yang menyaksikan hal itu hanya diam saja.
"The moment saya di kick out dari kia Oval London untuk mendapatkan hak konstitusional saya, disana ada ketua bawaslu yang diam mingkem natap tajam tapi nggak ngapa-ngapain," katanya.
Lebih lanjut, Romaito mengatakan bahwa ia dan sejumlah WNI lainnya tidak bisa memberikan hak suaranya meski mendapat hak sebagai daftar pemilih tambahan.
"Dan saya bukan sendirian saja ada banyak temen2 yang lain yang akhirnya pulang meskipun sudah dptb," pungkasnya.
Tim ERA sudah menghubungi pihak Bawaslu untuk mendapat informasi terkait kejadian tersebut. Namun sejauh ini belum mendapat balasan.
dan ketua PPLN yang menggunakan security untuk usir saya dari ruangan ignoring my very right to vote. Plus beberapa orang2 keduataan.
