Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Jepang menanggapi pernyataan adik Presiden Korea Utara Kim Jong Un, Kim Yo Jong terkait hubungan antar dua negara. Jepang secara tegas tidak akan melupakan kasus penculikan warga sipil yang dilakukan oleh Korea Utara.
Pada konferensi pers, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menolak untuk menguraikan pernyataannya yang dimuat oleh media pemerintah Korea Utara, dengan alasan kemungkinan dampak negatif pada negosiasi mengenai penculikan warga negara Jepang di masa lalu oleh Pyongyang.
Dalam pernyataannya, Kim Yo Jong mengatakan kunjungan itu bisa dilakukan jika Tokyo tidak menjadikan masalah penculikan sebagai hambatan antara kedua negara, dan menggambarkannya sebagai hal yang “sudah diselesaikan.”
Hayashi mengatakan Jepang akan terus berusaha menyelesaikan masalah ini dengan Korea Utara. Hayashi, yang juga menjabat sebagai menteri yang bertanggung jawab atas masalah penculikan, mengatakan pernyataan saudari Kim mengenai penculikan itu "sama sekali tidak dapat diterima".
"Jepang tidak dapat menerima sikap Korea Utara yang menyatakan bahwa masalah penculikan telah diselesaikan," kata Hayashi, dikutip Kyodo News, Jumat (16/2/2024).
“Sikap kami dalam menyelesaikan masalah (dengan Korea Utara) secara komprehensif seperti penculikan, (senjata) nuklir, dan rudal tetap tidak berubah,” tegasnya.
Pada bulan Mei 2023, Kishida tiba-tiba membuat komitmen untuk mengadakan perundingan tingkat tinggi antara Jepang dan Korea Utara guna membuka jalan bagi pertemuan puncak lebih awal dengan Kim Jong Un, meskipun dia belum memberikan rincian tentang perundingan resmi seperti apa yang dia impikan.
Sementara itu, Korea Utara telah menggunakan retorika antagonis terhadap Jepang, menuntut Tokyo membayar kompensasi pasca-Perang Dunia II. Jepang menjajah Korea dari tahun 1910 hingga akhir perang pada tahun 1945.
Namun Kim Jong Un mengirimkan pesan simpati kepada Kishida pada awal Januari atas gempa mematikan yang melanda Jepang tengah pada Hari Tahun Baru, menurut media pemerintah Korea Utara. Jarang sekali perdana menteri Jepang menerima pesan dari pemimpin Korea Utara.
Pada tahun 2002, Junichiro Koizumi menjadi perdana menteri Jepang pertama yang melakukan perjalanan ke Pyongyang, yang menyebabkan kembalinya lima korban penculikan. Dia mengunjungi kembali Korea Utara pada tahun 2004.
Jepang dan Korea Utara tidak memiliki hubungan diplomatik, namun Koizumi menandatangani Deklarasi Pyongyang yang bersejarah dengan mendiang pemimpin Kim Jong Il, ayah Kim Jong Un, pada 17 September 2002.
