Tim Editor
ERA.id - Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua perwira tinggi militer Rusia atas tuduhan terkait dengan serangan terhadap infrastruktur sipil di Ukraina. Perintah penangkapan itu disebut berdasarkan kebijakan negara.
Perintah penangkapan ini adalah yang kedua kalinya pengadilan global mengumumkan secara terbuka terkait perang Rusia di Ukraina. Pada bulan Maret 2023, pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas kejahatan perang, menuduhnya bertanggung jawab secara pribadi atas penculikan anak-anak dari Ukraina.
Pada hari Selasa, pengadilan mengumumkan surat perintah untuk Letjen Rusia Sergei Ivanovich Kobylash, yang merupakan komandan Penerbangan Jarak Jauh Angkatan Udara pada saat dugaan kejahatan tersebut terjadi.
Lalu pertintah penangkapan juga ditujukan untuk Laksamana Angkatan Laut Rusia Viktor Kinolayevich Sokolov, yang merupakan komandan Armada Laut Hitam.
Mereka dicari karena kejahatan perang yang mengarahkan serangan terhadap obyek sipil, menyebabkan kerugian insidental yang berlebihan terhadap warga sipil atau kerusakan pada obyek sipil, dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena tindakan tidak manusiawi.
“Saya telah berulang kali menekankan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas tindakan yang berdampak pada warga sipil tak berdosa atau objek yang dilindungi harus mengetahui bahwa tindakan ini terikat oleh serangkaian aturan yang tercermin dalam hukum humaniter internasional,” kata Jaksa ICC Karim Khan dalam sebuah pernyataan, dikutip AFP, Rabu (6/3/2024).
“Semua perang memiliki aturan. Aturan itu mengikat semua orang tanpa kecuali," tegasnya.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan surat perintah penangkapan tersebut harus menjadi peringatan bagi petinggi Rusia lainnya.
“Setiap komandan Rusia yang memerintahkan serangan terhadap warga sipil Ukraina dan infrastruktur penting harus tahu bahwa keadilan akan ditegakkan. Setiap pelaku kejahatan tersebut harus tahu bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban,” tulis Zelenskyy di X.
Jaksa Agung Ukraina Andriy Kostin menyambut baik surat perintah tersebut, dengan mengatakan bahwa surat perintah tersebut didukung oleh bukti yang diberikan oleh lembaga-lembaga Ukraina. Dia menyebut peristiwa tersebut sebagai “tonggak sejarah lain dalam memastikan keadilan bagi semua korban dan penyintas perang ini.”
Kostin juga memuji tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang pertama kali dilakukan ICC dalam penyelidikannya di Ukraina. Dia mengatakan kejahatan tersebut “dilakukan dalam skala besar” jauh dari garis depan dan tanpa pembenaran militer.
Pengadilan mengatakan bahwa hakim yang meninjau bukti yang diajukan oleh jaksa mengatakan bahwa ada “alasan yang masuk akal untuk percaya” bahwa kedua pria tersebut bertanggung jawab atas “serangan rudal yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando mereka terhadap infrastruktur listrik Ukraina” mulai 10 Oktober 2022 sampai paling lambat tanggal 9 Maret 2023.
“Selama jangka waktu tersebut, terdapat dugaan kampanye serangan terhadap sejumlah pembangkit listrik dan gardu induk, yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Rusia di beberapa lokasi di Ukraina,” kata pengadilan.
Pasukan Rusia telah berulang kali menargetkan infrastruktur Ukraina sejak melancarkan invasi lebih dari dua tahun lalu.
Pengadilan mengatakan kampanye tersebut “memenuhi syarat sebagai tindakan yang melibatkan berbagai tindakan terhadap penduduk sipil, sesuai dengan kebijakan negara.”
Para hakim menemukan “alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa serangan yang dituduhkan ditujukan terhadap objek-objek sipil, dan untuk instalasi-instalasi yang mungkin memenuhi syarat sebagai sasaran militer pada saat yang relevan, kerugian dan kerusakan yang diperkirakan terjadi pada warga sipil akan jelas berlebihan dibandingkan dengan perkiraan militer. keuntungan."
Kobylash adalah kepala Komando Penerbangan Jarak Jauh angkatan udara Rusia, yang dilaporkan mencakup pembom berpenggerak prop Tu-95 dan pembom supersonik Tu-160.
Blogger perang Rusia melaporkan bahwa Sokolov diberhentikan dari jabatannya bulan lalu, meski belum ada konfirmasi resmi. Laporan pemecatan Sokolov menyusul hilangnya kapal serbu amfibi Rusia dan korvet rudal, yang ditenggelamkan oleh drone laut Ukraina bulan lalu.
Kecil kemungkinan salah satu tersangka akan diserahkan untuk diadili di Den Haag. Rusia bukan anggota pengadilan global, tidak mengakui yurisdiksinya dan menolak menyerahkan tersangka yang didakwa oleh pengadilan tersebut.
Pengadilan tidak merilis rincian surat perintah tersebut, “untuk melindungi saksi dan menjaga penyelidikan.”
Namun mereka mengatakan pihaknya mempublikasikan surat perintah tersebut sambil “mengingat bahwa tindakan serupa dengan yang dilakukan dalam situasi saat ini, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, diduga sedang berlangsung” dan mengatakan bahwa publikasi tersebut “dapat berkontribusi pada pencegahan komisi kejahatan lebih lanjut.”
Ketika mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin tahun lalu, pengadilan juga mengeluarkan surat perintah penangkapan lainnya untuk Maria Lvova-Belova, komisaris Hak Anak di Kantor Presiden Federasi Rusia dengan tuduhan yang sama yaitu keterlibatan dalam penculikan anak
