Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Korea Selatan mengambil langkah tegas atas aksi mogok massal para dokter di sejumlah rumah sakit. Sedikitnya dua dokter ditangguhkan izin medisnya oleh pemerintah buntut aksi tersebut.
Dua pejabat dari Asosiasi Medis Korea (KMA), yang sangat terlibat dalam pemogokan tersebut, diberitahu pada hari Senin (18/3/2024) bahwa izin mereka telah ditangguhkan selama tiga bulan. Penangguhan itu kabarnya imbas dari aksi mogok kerja yang dilakukan.
“Kedua pejabat tersebut, Kim Taek-woo dan Park Myung-ha menerima pemberitahuan tersebut kemarin,” kata juru bicara Lee Seok-young kepada AFP, Selasa (19/3/2024).
Seorang juru bicara Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan konfirmasi mengenai tindakan administratif spesifik yang diambil terhadap masing-masing dokter.
KMA sebelumnya menuduh pemerintah menggunakan "taktik intimidasi" untuk memaksa para dokter kembali bekerja, dan mengatakan bahwa mereka mengubah negara tersebut menjadi "negara totaliter".
Berdasarkan hukum Korea Selatan, dokter dilarang melakukan aksi mogok kerja, dan pemerintah telah meminta polisi menyelidiki orang-orang yang terkait dengan penghentian operasi tersebut, termasuk pejabat di KMA.
“Pemerintah sangat menyesali situasi saat ini di mana bahkan para profesor mempertimbangkan untuk mengundurkan diri mengikuti jejak para peserta pelatihan,” kata Wakil Menteri Kesehatan kedua Park Min-soo.
“Sekali lagi, pemerintah bersedia berbicara dengan komunitas medis kapan saja tanpa syarat,” katanya, meskipun Seoul menekankan bahwa mengabaikan rencana reformasi bukanlah suatu pilihan.
Ribuan dokter junior berhenti bekerja pada tanggal 20 Februari untuk memprotes reformasi pemerintah yang bertujuan menciptakan lebih banyak tenaga medis untuk mengakhiri kekurangan dan menangani populasi yang menua dengan cepat, sehingga memaksa rumah sakit untuk membatalkan perawatan dan operasi penting termasuk kemoterapi dan operasi caesar.
Pemerintah telah berulang kali mendesak para dokter untuk kembali menangani pasien mereka, memperingatkan akan adanya tindakan hukum jika tidak patuh. Namun peringatan itu tidak menemui titik terang.
Para dokter senior bahkan mengancam untuk bergabung dengan rekan-rekan junior mereka dan tidak ada pembicaraan serius yang sedang dilakukan.
Seoul berupaya untuk menerima 2.000 siswa baru di sekolah kedokteran setiap tahunnya mulai tahun depan untuk mengatasi apa yang disebutnya sebagai salah satu rasio dokter per populasi terendah di antara negara-negara maju.
Para dokter mengatakan mereka khawatir reformasi ini akan mengikis kualitas layanan dan pendidikan kedokteran, namun para pendukung rencana tersebut menuduh mereka berusaha menjaga gaji dan status sosial mereka.
Pekan lalu, para dokter junior tersebut mengatakan bahwa mereka telah menyerahkan "surat yang meminta intervensi darurat" dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan menyatakan bahwa mereka "dipaksa" oleh pemerintah untuk melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan. Pemerintah telah menolak klaim tersebut.
Rencana reformasi ini mendapat dukungan luas dari masyarakat, namun jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh media lokal menunjukkan bahwa 34 persen masyarakat menginginkan pemerintah melakukan negosiasi untuk mengakhiri kebuntuan tersebut.
