Tim Editor
ERA.id - Ribuan dokter residen dan magang di Korea Selatan masih mogok kerja, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memperingatkan izin medis tidak boleh dipakai sebagai alat melawan masyarakat.
“Izin medis yang diberikan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mengancam dan menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat,” kata Yoon dalam rapat kabinet, Selasa (19/3/2024), dikutip dari Yonhap.
Pernyataan tersebut disampaikan Yoon setelah sebulan aksi mogok kerja ribuan dokter yang memprotes rencana pemerintah menambah kuota sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi.
Pemerintah sendiri tetap berencana menambahkan kuota mahasiswa dengan alasan menyediakan lebih banyak dokter terutama di daerah pedesaan dan bidang medis penting. Sementara kelompok dokter menuntut kekurangan tersebut diatasi dengan memberikan kompensasi yang lebih baik kepada spesialis yang dibayar rendah dan cara lain.
Yoon menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari kebijakan penambahan kuota karena menurutnya reformasi medis merupakan tugas kepada rakyat dan juga perintah rakyat.
“Sangat disayangkan bahwa dokter-dokter tertentu yang seharusnya tetap berada di sisi pasien dan membujuk dokter-dokter pemula yang merupakan junior mereka, mengabaikan keinginan masyarakat untuk melakukan reformasi medis dan gagal memenuhi tugas mereka sebagai dokter dan guru,” ucap Yoon.
Sebelumnya, pemerintah telah mengirimkan pemberitahuan kepada dokter yang ikut serta dalam aksi mogok kerja bahwa izin medis mereka akan ditangguhkan jika tidak kembali bekerja.
Namun, para profesor kedokteran justru memutuskan untuk bergabung dalam aksi kolektif dengan mengajukan pengunduran diri mereka pada Senin (25/3/2024) depan.
Lebih lanjut, Yoon mengatakan komite khusus kepresidenan mengenai reformasi medis akan dibentuk pada bulan April untuk memungkinkan dialog antara kelompok dokter dan pemerintah.
