Tim Editor
ERA.id - Serikat buruh di sektor pendidikan Vietnam meminta tunjangan persalinan kepada ibu ditingkatkan, mengingat jumlah uang yang diberikan kepada mereka terlalu rendah.
Ayat 1 Pasal 56 RUU Asuransi Sosial Vietnam yang diamendemen mengusulkan pembayaran tunjangan sebesar 2 juta Dong Vietnam (sekitar Rp1,28 juta) per anak saat lahir.
Namun, serikat buruh menganggap jumlah tersebut tidak mencukupi biaya selama kehamilan dan persalinan. Mereka menilai tingkat subsidi bulanan minimum harus sama dengan standar kemiskinan pedesaan dan menutupi biaya selama empat bulan setelah bayi lahir.
Menurut serikat buruh tersebut, peraturan tadi perlu ditinjau ulang agar konsisten dengan praktik internasional.
Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 183 menyatakan bahwa tunjangan tunai tidak boleh kurang dari dua pertiga penghasilan perempuan sebelum mereka mengambil cuti, sementara Rekomendasi No. 191 mendorong peningkatan tunjangan hingga jumlah penuh penghasilan sebelumnya.
Guna memastikan tunjangan yang lebih baik, serikat meminta agar RUU perlu menetapkan tingkat tunjangan kehamilan yang dihitung berdasarkan gaji bulanan yang dibayarkan untuk asuransi sosial pada bulan sebelum calon ibu mengambil cuti melahirkan.
Biaya tunjangan persalinan dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditanggung bersama dengan dana asuransi sosial yang bertujuan mencapai tujuan pelindungan bagi semua ibu yang melahirkan di Vietnam.
Serikat buruh mengatakan selama penerapan UU Asuransi Sosial tahun 2014, tidak ada dokumen yang memberikan panduan khusus mengenai waktu cuti dan tunjangan bagi perempuan hamil yang harus mengambil cuti kerja sesuai dengan ketentuan fasilitas pemeriksaan dan pengobatan kesehatan.
Mereka mengusulkan untuk menambah peraturan mengenai waktu cuti dan tingkat tunjangan bagi pekerja hamil yang harus mengambil cuti guna menjaga kehamilannya sebagaimana ditentukan oleh fasilitas pemeriksaan dan pengobatan kesehatan yang kompeten.
