Tim Editor
ERA.id - Kementerian dalam negeri Pakistan mengakui telah memblokir akses ke platform media sosial X selama waktu pemilu pada Februari lalu. Pemblokiran ini dilakukan dengan alasan keamanan nasional.
Para pengguna sebelumnya sudah membuat laporan terkait masalah dalam penggunaan X di Pakistan sejak pertengahan Februari. Akan tetapi pemerintah belum membuat pengumuman resmi terkait pemblokiran akses itu.
Kementerian dalam negeri menyebutkan penutupan tersebut dalam pengajuan pengadilan tertulis pada hari Rabu.
“Sangat penting untuk disebutkan di sini bahwa kegagalan Twitter/X untuk mematuhi arahan sah pemerintah Pakistan dan mengatasi kekhawatiran mengenai penyalahgunaan platformnya memerlukan pemberlakuan larangan,” kata laporan tersebut, dikutip Reuters, Kamis (18/4/2024).
Menurut laporan disebutkan bahwa X enggan menyelesaikan masalah tersebut.
“Keputusan untuk memberlakukan larangan terhadap Twitter/X di Pakistan dibuat demi kepentingan menegakkan keamanan nasional, menjaga ketertiban umum, dan menjaga integritas negara kita,” kata laporan itu.
Akses untuk masuk ke platform X masih terbatas sejak pemilu nasional pada 8 Februari, yang menurut partai mantan perdana menteri Imran Khan yang dipenjarakan telah dicurangi.
Di antara partai-partai politik di Pakistan, partai Khan adalah pengguna platform media sosial yang paling produktif, terutama setelah media tradisional di negara itu mulai menyensor berita tentang mantan bintang kriket tersebut dan partainya menjelang pemilu.
Khan diketahui memiliki lebih dari 20 juta pengikut di X, menjadikannya orang Pakistan yang paling banyak diikuti.
Khan mengatakan militer Pakistan berada di balik pemecatannya sebagai perdana menteri pada tahun 2022 dan bahwa militer membantu lawan-lawannya membentuk pemerintahan saat ini, meskipun kandidat yang didukung oleh partainya memenangkan sebagian besar kursi dalam pemilu bulan Februari.
Sayangnya tuduhan itu dibantah oleh pihak militer Pakistan.
Imran Khan sendiri saat ini masih dipenjara karena sejumlah dakwaan, yang sebagian besar terjadi beberapa hari sebelum pemilu.
Banyak pejabat pemerintah di Pakistan, terutama Perdana Menteri Shehbaz Sharif, menggunakan X, kemungkinan besar melalui perangkat lunak VPN yang dapat melewati pemblokiran tersebut.
"Keputusan untuk memblokir sementara X diambil setelah mempertimbangkan laporan rahasia dari badan intelijen dan keamanan Pakistan," kata laporan itu.
“Elemen-elemen bermusuhan yang beroperasi di Twitter/X mempunyai niat jahat untuk menciptakan lingkungan yang kacau dan tidak stabil, dengan tujuan akhir untuk mendestabilisasi negara dan menjerumuskannya ke dalam bentuk anarki,” pungkasnya.
