Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Thailand memutuskan untuk memasukkan kembali ganja ke dalam daftar narkotika. Daftar ini akan berlaku pada akhir tahun 2024.
Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengajukan hal itu kepada Kementerian Kesehatan agar bisa mengubah peraturan dan kembali memasukkan ganja ke daftar narkotika. Langkah ini dilakukan pemerintah meskipun sektor ritel ganja dalam negeri tumbuh pesat.
"Saya ingin Kementerian Kesehatan mengubah peraturan dan memasukkan kembali ganja ke dalam daftar narkotika," kata Srettha di X, Kamis (9/5/2024).
Lalu, kata Srettha, dia menekankan agar Kemenkes bisa segera mengeluarkan peraturan tersebut dan mengizinkan pengguna untuk tujuan kesehatan dan medis saja.
“Kementerian harus segera mengeluarkan peraturan yang mengizinkan penggunaannya untuk tujuan kesehatan dan medis saja," tegasnya.
Mengutip Reuters, Thailand menjadi negara Asia pertama yang mendekriminalisasi penggunaan ganja untuk rekreasi. Sejak saat itu, puluhan ribu toko dan bisnis bermunculan di Thailand dalam dua tahun terakhir. Industri ini diperkirakan bernilai hingga USD 1,2 miliar pada tahun 2025.
Ganja didekriminalisasi untuk penggunaan medis pada tahun 2018 dan penggunaan rekreasi pada tahun 2022 di bawah pemerintahan sebelumnya. Namun para kritikus mengatakan liberalisasi ganja dilakukan secara terburu-buru, sehingga menyebabkan kebingungan besar mengenai peraturan dan regulasi.
Komentar Srettha ini menyusul pertemuan dengan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemberantasan narkotika, di mana ia berjanji akan mengambil sikap tegas terhadap obat-obatan terlarang dan memerintahkan pihak berwenang untuk memberikan hasil dan menunjukkan “kemajuan yang jelas” dalam 90 hari ke depan.
“Narkoba adalah masalah yang menghancurkan masa depan negara, banyak generasi muda yang kecanduan. Kita harus bekerja cepat, menyita aset (pengedar narkoba) dan memperluas pengobatan,” ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta pihak berwenang untuk mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan kepemilikan narkoba menurut undang-undang, dari jumlah kecil menjadi satu pil, untuk memungkinkan penegakan hukum yang lebih ketat oleh pihak berwenang.
Pemerintahan Srettha sebelumnya mengatakan mereka ingin memberlakukan undang-undang ganja pada akhir tahun yang akan melarang penggunaan ganja rekreasional dan hanya mengizinkan penggunaannya untuk tujuan medis dan kesehatan.
Belum jelas kapan ganja akan dimasukkan kembali ke dalam daftar narkotika atau proses apa yang harus dilakukan terlebih dahulu.
Prasitchai Nunual, sekretaris jenderal Cannabis Future Network Thailand, mengatakan bahwa kriminalisasi ulang ganja akan menjadi langkah buruk bagi perekonomian dan memberikan pukulan besar bagi usaha kecil dan konsumen.
“Banyak orang menanam ganja dan membuka toko ganja. Toko-toko ini harus ditutup,” katanya.
“Jika hasil ilmiah menunjukkan bahwa ganja lebih buruk daripada alkohol dan rokok, maka mereka dapat memasukkannya kembali ke dalam daftar narkotika. Jika ganja tidak terlalu berbahaya, mereka juga harus mencantumkan rokok dan alkohol sebagai narkotika," pungkasnya.
