Tim Editor
ERA.id - Presiden Rusia Valadimir Putin kembali mengajukan nama Mikhail Mishustin untuk menjabat posisi Perdana Menteri. Pencalonan ini diajukan ke Duma Negara oleh Putin.
“Presiden Vladimir Vladimirovich Putin telah mengajukan proposal pencalonan Mikhail Vladimirovich Mishustin untuk jabatan Perdana Menteri ke Duma Negara,” tulis Ketua Duma Negara Vyacheslav Volodin, dikutip TASS, Jumat (10/5/2024).
Politisi itu mengenang bahwa Duma Negara untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia modern akan membentuk susunan pemerintahan meliputi persejutuan ketua pemerintahan, para wakilnya, dan menteri federal.
“Para deputi akan menjalankan kekuasaan baru mereka yang ditetapkan melalui amandemen Konstitusi Federasi Rusia pada tahun 2020,” kata Volodin.
“Kita memasuki babak baru kerja sama antara legislatif dan eksekutif. Jika sebelumnya permasalahan sering disebabkan oleh kekurangan pemerintah atau salah satu menteri, kini baik pemerintah maupun wakil Duma Negara akan memikul tanggung jawab atas hasilnya," sambung Volodin.
Lalu, kata Volodin, pembahasan soal pencalonan ketua pemerintahan akan dilakukan di semua fraksi dalam rapat pleno Duma Negara, Jumat (10/5/2024) sekitar pukul 14.00 waktu setempat.
Selama rapat paripurna, Mishustin akan membuat laporan terlebih dahulu, kemudian para deputi akan mengajukan pertanyaan kepadanya. Setelah itu direncanakan pidato dari kelima fraksi di Duma Negara.
Setelah diskusi, pemungutan suara akan diadakan untuk menyetujui pencalonan Perdana Menteri. Menurut aturan Duma Negara, hasil pemungutan suara untuk pencalonan Ketua Pemerintah Federasi Rusia diformalkan melalui resolusi Dewan Parlemen.
Mikhail Mishustin, memimpin pemerintahan sejak Januari 2020. Mishustin adalah kepala Layanan Pajak Federal sebelum menggantikan Dmitry Medvedev sebagai Perdana Menteri.
Mishustin adalah salah satu dari tiga perdana menteri dalam sejarah modern Rusia yang menjabat paling lama setelah Medvedev dan Viktor Chernomyrdin.
Menurut undang-undang, kabinet mengundurkan diri setelah pelantikan presiden yang diadakan pada 7 Mei. Para mantan menteri dan wakil perdana menteri terus bekerja, namun kini dalam kapasitas bertindak. Mereka akan tetap “bertindak” sampai pemerintahan baru dilantik.
