Tim Editor
ERA.id - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengutuk aski vandalisme di kantor konsulat AS di Sydney. Aksi vandalisme ini diduga tindakan aktivis pro-Palestina.
Albanese mengatakan aksi aktivis pro-Palestina yang merusak kantor konsulat AS di Sydney itu bukanlah cara Australia menangani suatu konflik. Dia meminta para pengunjuk rasa untuk meredakan suasana yang terjadi.
"Konflik Timur Tengah adalah persoalan yang sulit. Ini rumit. Hal ini tentu memerlukan nuansa tertentu dan bukan sekadar slogan,” kata Albanese pada konferensi pers di Canberra, dikitip 7News, Senin (10/6/2024).
"Langkah-langkah seperti pengecekan terhadap Konsulat AS tidak akan memajukan perjuangan mereka yang telah melakukan tindakan yang, tentu saja, merupakan kejahatan yang merusak properti," tambahnya.
Bangunan di pinggiran utara kota terbesar di Australia diserang dan disemprot cat oleh seseorang yang membawa palu godam sekitar pukul 3 pagi waktu setempat pada hari Senin. Sembilan jendela konsulat rusak dan pintu gedung dipenuhi coretan.
"Sumber CCTV menunjukkan seseorang yang mengenakan hoodie berwarna gelap dengan wajah tertutup membawa apa yang tampak seperti palu godam kecil," kata juru bicara polisi.
Foto-foto konsulat di situs surat kabar Sydney Morning Herald menunjukkan segitiga merah terbalik disemprotkan di bagian depan gedung. Lambang konsulat juga dicat dengan dua segitiga terbalik berwarna merah, yang digunakan oleh beberapa pengunjuk rasa untuk melambangkan perlawanan Palestina.
Konsulat tersebut sebelumnya dirusak dengan tulisan “Bebaskan Gaza” pada bulan April, sementara konsulat AS di Melbourne disemprot cat dalam insiden serupa bulan lalu.
Australia yang sudah lama menjadi sekutu setia Israel, menjadi semakin kritis atas tindakan mereka di Gaza, di mana seorang pekerja bantuan Australia terbunuh dalam serangan Israel awal tahun ini.
Bulan lalu, kamp-kamp bermunculan di universitas-universitas di Sydney, Melbourne, Canberra dan kota-kota lain di Australia yang memprotes perang Israel di Gaza dan mengklaim pemerintah Australia belum berbuat cukup untuk mendorong perdamaian.
