Tim Editor
ERA.id - Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid membantah adanya kontak dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai pembentukan komite investigasi resmi atas peristiwa 7 Oktober 2023.
"Bagi semua orang yang bertanya, tidak ada kontak dengan Netanyahu mengenai komposisi komite investigasi negara," kata Lapid di X, Senin (1/7/2024).
Lalu, kata Lapid, tidak terlibatnya Netanyahu dalam susunan panitia investigasi itu lantaran sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga, pembentukan panitia penyidik hanya bisa disusun oleh ketua Mahkamah Agung.
"Ada undang-undangnya, dan undang-undangnya jelas hanya Ketua Mahkamah Agung yang menentukan susunan panitia penyidik," tegasnya.
"Saya tidak akan berpartisipasi dalam permainan apa pun. Kami memerlukan komite investigasi, dan komite tersebut harus segera dibentuk," sambungnya.
Sementara itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa Netanyahu berusaha untuk memilih anggota komite investigasi atas kegagalan 7 Oktober, bekerja sama dengan pihak oposisi.
"Tujuan Netanyahu di balik hal ini adalah untuk mencegah Presiden Mahkamah Agung, badan peradilan tertinggi Israel, memilih anggota komite investigasi dan untuk memastikan bahwa hakim dari pengadilan yang sama tidak dipilih sebagai anggota komite," demikian laporan tersebut.
Berbeda dengan para pemimpin militer dan pejabat politik di Israel, Netanyahu belum menerima tanggung jawab karena gagal mengantisipasi serangan pejuang perlawanan Palestina pada 7 Oktober.
Netanyahu telah berulang kali menyatakan bahwa komite investigasi resmi atas serangan-serangan ini hanya boleh dibentuk setelah perang berakhir. Namun, pada hari Kamis (27/6), keluarga sandera dan tentara Israel yang tewas dalam perang tersebut mengajukan petisi ke Mahkamah Agung, mendesak pemerintah untuk membentuk komite investigasi resmi.
Pada hari Jumat (28/6), pengadilan memerintahkan pemerintah untuk menanggapi petisi tersebut dalam waktu satu bulan.
