Tim Editor
ERA.id - Sebanyak 218 anggota Pasukan Bela Diri (MSDF) dan birokrat senior mendapat tindakan disipliner akibat serangkaian skandal. Skandal itu termasuk kesalahan penanganan informasi rahasia hingga tidak membayar makan dan minum di kantin.
Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan ratusan anggota yang mendapat tindak disipliner itu juga dituduh melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Di antara mereka, 11 orang dipecat, dua orang diturunkan jabatannya, 83 orang diskors, 14 orang menerima pemotongan gaji, dan tujuh orang mendapat teguran resmi. Sementra sisanya hanya ditegur atau diperingatkan.
"Saya pikir akar permasalahannya adalah kurangnya kepatuhan di antara pasukan dan kemampuan tata kelola dalam organisasi," kata kepala staf MSDF Ryo Sakai, dikutip Kyodo News, Jumat (12/7/2024).
Sakai diketahui juga mendapat hukuman berupa pemotongan gaji karena gagal mengendalikan dan mengawasi orang-orang yang bertugas dibawahnya. Sakai juga akan mengajukan surat pengunduran diri pada 19 Juli sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalannya. Ia akan digantikan oleh Wakil Laksamana Akira Saito.
Selain Sakai, pejabat lain seperti Wakil Menteri Pertahanan Kazuo Masuda dan Jenderal Yoshihide Yoshida, kepala Staf Gabungan kementerian, juga mendapat peringatan.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Minoru Kihara menyampaikan permintaan maaf karena sadar sudah mengkhianati kepercayaan publik. Dia juga berjanji akan mengembalikan gajinya selama sebulan sebagai anggota Kabinet.
"Saya sangat sadar akan tanggung jawab saya karena mengkhianati kepercayaan publik," ujar Kihara.
Kihara, yang menjabat pada September 2023, membantah bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan Jepang Dia berjanji akan membangun kembali organisasi di bawah kepemimpinannya untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kementerian dan SDF.
Diketahui skandal yang terjadi di Kementerian Pertahanan Jepang melibatkan para awak kapal di beberapa kapal perusak MSDF yang diduga membagikan informasi rahasia yang sensitif.
Informasi ini mereka bagikan dengan cara menugaskan rekan-rekannya yang tidak memenuhi syarat untuk mencatat pergerakan kapal tanpa memastikan bahwa mereka mempunyai wewenang untuk melakukannya.
Penanganan informasi yang ceroboh serupa juga ditemukan di pasukan bela diri darat dan udara, serta Kantor Staf Gabungan, yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan operasi ketiga cabang SDF.
"Tak satu pun rahasia negara yang dipermasalahkan diperkirakan bocor di luar SDF dan kementerian," kata Kihara.
Selain itu, skandal ini juga melibatkan anggota MSDF lainnya yang diduga memungut tunjangan untuk pelatihan menyelam dan tugas yang tidak mereka lakukan. Keuntungan yang mereka dapatkan dari tindakan itu diperkirakan mencapai sekitar 43 juta yen (Rp4,3 miliar).
Praktik penipuan tersebut diyakini sudah menjadi hal biasa dan melibatkan puluhan anggota MSDF, dan mungkin telah berlangsung sejak tahun 2017 hingga 2022.
Selain itu, lebih dari 20 anggota dan pejabat MSDF yang tidak berhak mendapatkan makanan gratis di kantin di pangkalan SDF menghadapi tindakan disipliner karena tidak membayar makanan mereka.
Terkait kasus penyalahgunaan kekuasaan, tiga pejabat kementerian setingkat direktur ke atas didakwa berkali-kali melontarkan kata-kata intimidasi kepada bawahannya hingga menimbulkan penderitaan psikologis.
Perilaku tersebut ditemukan selama atau setelah penyelidikan khusus kementerian terhadap berbagai bentuk pelecehan di seluruh unit SDF dari September 2022 hingga Agustus 2023, menyusul kasus pelecehan seksual tingkat tinggi yang melibatkan mantan anggota perempuan GSDF Rina Gonoi.
Terlepas dari kasus-kasus disipliner, pekan lalu kementerian memutuskan untuk meluncurkan penyelidikan khusus terhadap dugaan penciptaan dana gelap oleh Kawasaki Heavy Industries Ltd. untuk menyediakan uang dan barang kepada awak kapal selam MSDF melalui transaksi fiktif dengan subkontraktor.
