Tim Editor
ERA.id - Kelompok militan Hamas menyatakan komitmen tinggi pada usulan gencatan senjata yang akan diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden pada 2 Juli. Hamas menyebut tawaran baru yang diajukan oleh Qatar tidak memenuhi persyaratan.
Seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa negara-negara mediator Mesir dan Qatar menyampaikan usulan baru gencatan senjata kepada delegasi Hamas di Kairo. Namun Hamas bersikukuh pada usulan gencaan senjata yang sebelumnya diajukan oleh Biden pada 2 Juli dan didukung oleh Dewan Keamanan PBB.
"Hamas menegaskan kembali kesiapannya untuk melaksanakan persyaratan yang disepakati mulai 2 Juli untuk mencapai kepentingan tertinggi rakyat kami dan menghentikan agresi terhadap mereka," katanya kepada Anadolu, Senin (26/8/2024).
Pejabat Hamas itu menekankan bahwa setiap perjanjian harus mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza. Selain itu, dia juga menambahkan bahwa usulan yang baru-baru ini diajukan di Kairo tidak memenuhi persyaratan ini.
Bukan hanya itu saja, pejabat itu juga menyebut usulan baru gencatan senjata itu memudahkan pendudukan Israel. Hal ini mengaju tuntutan Israel yang meminta kendali atas Koridor Philadelphia sepanjang 14 kilometer di sepanjang perbatasan Mesir-Gaza dan mengizinkan kehadiran pasukan militer Israel di Gaza.
Selama pertemuan itu, delegasi Hamas langsung meninggalkan Kairo setelah menyatakan penolakan atas persyataran dari Israel. Begitu pula dengan perwakilan Israel.
"Peluang kemajuan dalam pembicaraan gencatan senjata hari ini di Gaza sangat kecil. Mandat delegasi tidak memungkinkan tercapainya kesepakatan tentang Koridor Philadelphia," kata pejabat Israel.
Krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk, dengan lebih dari 40.000 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak, dilaporkan selama lebih dari 10 bulan serangan Israel.
