Tim Editor
ERA.id - Para menteri luar negeri menyerukan diakhirinya perang Rusia-Ukraina selama pertemuan pertamanya di New York, Jumat (27/9). Pertemuan yang juga dihadiri oleh Indonesia itu mendorong kembali perdamaian di dunia.
Pertemuan yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dan mitranya dari Brasil, Mauro Vieira, turut dihadiri oleh para diplomat tinggi dan perwakilan dari 17 negara Global Selatan, termasuk Mesir, Indonesia, Zambia, Afrika Selatan, dan Meksiko.
Wang Yi mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk mencari perdamaian karena krisis Ukraina memasuki tahun ketiga.
"Api perang masih menyebar, risiko spillover meningkat, fajar perdamaian belum muncul, dan perkembangan situasi mengkhawatirkan," kata Wang Yi dalam pernyataannya, dikutip Anadolu, Minggu (29/8/2024).
Diplomat senior Tiongkok itu mengatakan bahwa Brasil, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Indonesia, Turki, dan negara-negara lain, sebagai mitra Global Selatan, berkomitmen pada solusi politik krisis Ukraina. Mereka juga sepakat untuk meluncurkan inisiatif "Sahabat Perdamaian" terkait krisis Ukraina di platform PBB.
"Sahabat Perdamaian tidak bermaksud memihak dalam konflik, atau mengganti platform yang ada," jelasnya.
Namun Wang Yi menekankan bahwa mereka akan mengumpulkan lebih banyak negara untuk menyuarakan pendapat dan menciptakan suasana untuk gencatan senjata dan memulai kembali perundingan perdamaian.
Pada hari Kamis, Tiongkok dan Brasil sepakat untuk membentuk platform "Sahabat Perdamaian" guna berupaya mengakhiri perang di Ukraina yang dimulai pada bulan Februari 2022.
Kesepakatan itu dicapai selama pertemuan antara Wang Yi dan penasihat utama presiden Brasil Celso Amorim di sela-sela Sidang Umum PBB ke-79 di New York.
Kedua negara mengeluarkan konsensus enam poin, yang menyerukan semua pihak terkait untuk melakukan de-eskalasi, menciptakan kondisi untuk perundingan langsung hingga terwujudnya gencatan senjata, meningkatkan bantuan kemanusiaan.
Kemudian untuk menentang penggunaan senjata pemusnah massal, menentang serangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir dan fasilitas nuklir damai lainnya, dan melindungi stabilitas rantai industri dan pasokan global.
