Tim Editor
ERA.id - Perwakilan kuasa hukum Presiden Yoon Suk-yeol kembali membantah tuduhan pemberontakan. Pengacara Yoon menyebut bahwa upaya pemberontakan tidak pernah terpikirkan oleh seorang presiden.
"Dari sudut pandang Presiden Yoon, dia bahkan belum memikirkan tentang pemberontakan," kata Seok Dong-hyeon, dikutip Yonhap News, Kamis (19/12/2024).
Lalu, kata Seok, tuduhan pemberontakan kepada Yoon itu dinilai tidak masuk akal. Hal ini karena Yoon langsung mematuhi perintah Majelis Nasional untuk mencabut deklarasi darurat militernya.
"Pemberontakan macam apa yang melibatkan seseorang yang mengatakan melalui konferensi pers di hadapan rakyat dan seluruh dunia, 'Saya akan melancarkan pemberontakan?' dan pemberontakan macam apa yang bisa dihentikan setelah dua atau tiga jam karena Majelis Nasional memerintahkannya," tegasnya.
Yoon Suk-yeol menghadapi sejumlah dakwaan setelah mengumumkan darurat militer singkat pada 3 Desember lalu. Dakwaan itu termasuk penyalahgunaan kekuasaan, pemberontakan, dan pengkhianatan terhadap negara.
Statusnya sebagai kepala negara bahkan dibekukan hingga ia ditetapkan sebagai tersangka. Terkait hal itu, Seok menekankan bahwa Yoon merupakan ahli hukum yang tahu batasan dan meminta militer tidak bentrok dengan warga.
Selain itu, Seok juga membantah Yoon memerintahkan militer untuk menangkap sejumlah pejabat yang berusaha untuk menggagalkan deklarasi darurat militernya.
"Presiden mengatakan kepada militer dan polisi yang dikerahkan bahwa mereka tidak boleh bentrok dengan warga. Presiden adalah seorang ahli hukum, jadi mengapa dia berbicara tentang penangkapan? Jika mereka memang melakukan penangkapan, ke mana mereka akan membawanya?" tegasnya.
Namun bantahan itu bertentangan dengan kesaksian beberapa pejabat senior militer yang mengatakan Yoon telah memerintahkan pasukan untuk keluar dari dalam gedung Majelis Nasional untuk menghentikan mereka memulai pemungutan suara. Sejumlah saksi juga mengatakan Yoon memerintahkan penangkapan politisi terkemuka saat darurat militer diberlakukan.
