Tim Editor
ERA.id - Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mangkir dari persidangan pengawas korupsi negara terkait deklarasi darurat militernya. Ketidakhadiran Yoon ini dia lakukan setelah sebelumnya berjanji akan mematuhi proses hukum.
Penyelidik dari Kantor Investigasi Korupsi (CIO) memanggil Yoon ke fasilitas mereka di pinggiran kota Seoul pada pukul 10 pagi waktu setempat untuk diinterogasi atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.
"Presiden Yoon tidak hadir dalam pemanggilannya hari ini," kata seorang pejabat CIO, dikutip AFP, Rabu (18/12/2024).
Sebelumnya kuasa hukum Yoon, Seok Dong-hyeon, mengatakan akan mematuhi proses penyelidikan. Namun pihaknya tidak mengakui tuduhan pemberontakan secara hukum.
"Meskipun kami tidak menganggap tuduhan pemberontakan itu sah secara hukum, kami akan mematuhi penyelidikan tersebut," kata Seok Dong-hyeon dari tim Yoon.
Surat panggilan terhadap Yoon dikirim pekan ini oleh CIO. Namun surat itu dikembalikan kantor kepresidenan oleh orang tak dikenal yang menolak menerimanya.
"Ketidakhadiran Yoon pada hari Rabu akan dianggap sebagai kegagalan memenuhi panggilan pertama," kata pernyataan CIO.
Penyelidik mengatakan mereka sedang mempertimbangkan untuk mengirimkan surat panggilan kedua. Namun kepala CIO Oh Dong-woon mengatakan kepada parlemen pada hari Selasa (17/12) bahwa mereka juga meninjau apakah akan mengeluarkan surat perintah penangkapan.
Diketahui Yoon sedang diselidiki oleh jaksa Korea Sealtan serta tim gabungan polisi, kementerian pertahanan, dan penyelidik antikorupsi.
Presiden dan beberapa orang terdekatnya menghadapi kemungkinan hukuman penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati, jika terbukti bersalah. Mereka juga di larangan meninggalkan negara.
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, yang memulai proses persidangan terhadap Yoon, secara terpisah mempertimbangkan apakah akan mempertahankan pemakzulannya.
Pengadilan memerintahkan Yoon untuk menyerahkan keputusan darurat militer yang dia keluarkan dua minggu lalu. Selain itu ia juga diminta untuk menyerahkan catatan rapat kabinet yang diadakan sebelum dan sesudah pengumuman tersebut.
Para hakim memiliki waktu sekitar enam bulan untuk memutuskan kasus Yoon dan sidang pendahuluan telah ditetapkan pada 27 Desember, meskipun Yoon tidak diharuskan hadir.
