Tim Editor
ERA.id - Ribuan tenaga kesehatan di Myanmar melakukan mogok kerja massal untuk memprotes aksi kudeta militer pada 1 Februari lalu.
Melansir media Frontier Myanmar, Rabu, (3/2/2021), para karyawan dan tenaga kesehatan di 100 rumah sakit pemerintahan dikabarkan tidak masuk kerja setelah sehari sebelumnya mengumumkan aksi mogok mereka. Aksi ini juga didukung oleh para mahasiswa kedokteran di University of Medicine 1 di Yangon dan University of Medicine di Mandalay.
Sebuah laman Facebook yang mendukung kampanye mogok kerja tersebut langsung mendapat 170.000 pengikut hanya dalam satu malam.
#SaveMyanmar #civil_disobedience#WhatishappeninginMyanmar pic.twitter.com/6euwzx4RRo
— Hsu Chi Ko(3.6.5) (@HsuChiKo1) February 3, 2021
Berbicara pada media lokal Myanmar, seorang mahasiswa pascasarjana kedokteran dari University of Medicine 2 mengakui tidak ada satu pun teman kuliahnya yang terlihat berpraktek di Rumah Sakit Anak, Rabu. Ia juga mengatakan tidak ada dokter yang masuk kerja di RS tersebut di hari yang sama.
Aksi mogok kerja tak hanya dilakoni para tenaga kesehatan. Sebanyak 7 serikat guru, termasuk Federasi Guru Myanmar (MTF) yang punya pengaruh besar di Myanmar, menyatakan ikut ambil bagian dalam aksi mogok kerja. Para guru berhenti bekerja, hari Rabu, sebagai bentuk protes terhadap kudeta.
Sementara itu di daerah Sagaing, 71 teknisi dari 12 kota yang dipekerjakan oleh operator telekomunikasi Mytel dan partnernya, VCM, mengundurkan diri dari pekerjaannya per hari Rabu. Mereka yang mengundurkan diri mengatakan akan ikut bergabung untuk mengembalikan pemerintahan yang terpilih secara sah.
Sementara itu, rumor beredar bahwa para karyawan di Departemen Perpajakan di Kementerian Keuangan Myanmar juga akan mogok kerja memprotes kudeta militer. Namun, hal ini telah dibantah oleh pihak Kemenkeu Myanmar.
Meski begitu, peserta mogok kerja kini makin khawatir bahwa junta militer bakal melakukan tekanan yang lebih keras.
Banyak rumor beredar di media sosial. Misalnya, seorang asisten dokter bedah di Rumah Sakit Umum Nay Pyi Taw mengaku mendengar bahwa pihak militer sedang mendata nama-nama tenaga kesehatan yang ikut mogok kerja, yang kemudian akan mereka gugat di pengadilan.
"Saya tidak tahu kebenaran dari rumor tersebut, tapi petinggi kami telah meyakinkan kami kalau mereka tidak akan mengijinkan pihak militer melakukan hal tersebut. Saya tak tahu bagaimana rumah sakit tetap beroperasi hari ini karena kami tidak hadir ke sana," kata sumber Frontier Myanmar itu.
Untuk memastikan bahwa masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan, para nakes telah mendirikan "Democracy Clinic" di mana tiap orang bisa mendapatkan konsultasi secara daring.
Aksi mogok kerja oleh tenaga kesehatan ini telah mendapat dukungan dari politisi partai National League for Democracy (NLD). Lewat media sosial, mereka juga mengedepankan ajakan kanselir Aung San Suu Kyi, yang kini ditahan, untuk tetap kukuh melakukan unjuk rasa non-kekerasan dalam menentang kudeta militer.
