Tim Editor
ERA.id - Mahn Win Khaing Than, pelaksana tugas pimpinan pemerintahan tandingan di Myanmar, yang mendapat restu para legislator yang diusir oleh junta militer pasca-kudeta 1 Februari, telah berjanji bakal menjalankan "revolusi" guna menumpas aksi kudeta militer.
Dilansir dari Al Jazeera, Minggu, (14/3/2021), Khaing Than kini tengah dalam persembunyian bersama pejabat senior lainnya dari partai National Leaue for Democracy (NLD). Ia menyampaikan pidatonya pada Sabtu via media sosial Facebook.
"Ini merupakan momen paling gelap bagi bangsa ini, dan momen ketika fajar akan segera menyingsing," kata dia.
#Myanmar's @CrphMyanmar-appointed acting #VP Mahn Win Khaing Than gave 1st national address via FB. Says this is darkest moment for all but the new dawn is in sight. Promises to try to abolish the 2008 Constitution & draft new one to build a federal union #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/EWoEMm4QRI
— May Wong (@MayWongCNA) March 13, 2021
Pada Sabtu, sedikitnya enam orang demonstran Myanmar tewas akibat perlakuan represif militer. Empat korban meninggal dunia di Mandalay, kota terbesar kedua di negara itu. Sementara, dua orang tewas di Pyay, sebuah kota di kawasan pusat Myanmar.
Total, sejak aksi penggulingan pemerintahan sah Aung San Suu Kyi oleh militer, ada 70 orang yang tewas di Myanmar dalam serangkaian aksi protes yang tak putus-putus, demikian disebutkan kelompok advokasi the Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).
Penunjukan Mahn Win Khaing Than sebagai pelaksana tugas wakil presiden Myanmar terjadi pada pekan lalu oleh anggota DPR yang diusir dari parlemen, yaitu the Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). Kelompok ini kini berkampanye agar bisa diakui sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar.
CRPH telah mengumumkan bakal mendirikan pemerintahan berbasis demokrasi federal, dan sejumlah tokoh telah menemui wakil dari beberapa organisasi etnis bersenjata di Myanmar, yang kini telah mengendalikan sejumlah kawasan di negara tersebut. Beberapa kelompok tersebut telah menyatakan mendukung, demikian lapor Al Jazeera.
"Untuk bisa mendirikan demokrasi federal yang juga diinginkan para kawan dari berbagai kelompok etnis, yang mendapat penindasan oleh kediktatoran ini selama berpuluh-puluh tahun, revolusi ini menjadi kesempatan upaya kita bersama-sama," sebut Khaing Than dalam pidatonya.
Pidato tersebut mendapat ribuan komentar positif di Facebook. "Lanjutkan Bapak Presiden! Anda harapan kami. Kami semua mendukungmu," kata salah satu pengguna Facebook, Ko Shan.
Sementara itu junta militer telah menyatakan CRPH ilegal dan mengancam bakal menjatuhkan tuduhan pengkhianatan ke tiap orang yang terhubung dengan kelompok ini. Tuduhan itu bisa berakibat pada hukuman mati.
CRPH sendiri telah menyebut junta militer sebagai 'kelompok teroris'.
Khaing Than menyatakan bahwa CRPH bakal mencoba "mensahkan undang-undang yang diperlukan sehingga warga Myanmar punya hak untuk melindungi diri mereka". Selain itu, pemerintahan publik akan dipegang oleh "tim administrasi sipil sementara".
Setelah rangkaian aksi pembangkangan sipil yang diikuti berbagai kelas aparatur sipil, mulai dari dokter hingga guru, kini sejumlah sektor di Myanmar bisa dikategorikan lumpuh. Sejumlah sektor ekonomi di negeri itu kehilangan daya, dan pihak militer telah lepas kontrol dari beberapa aspek pemerintahan.
