Tim Editor
ERA.id - Politisi konservatif Naftali Bennet, sering disebut-sebut sebagai 'kingmaker' dalam politik negara Israel, menyatakan ia dan partainya setuju bergabung dengan koalisi pemerintahan yang bakal mengakhiri era 12 tahun kepemimpinan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"Saya sangat ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional bersama teman saya Yair Lapid, sehingga, atas restu Allah, bersama-sama kami bisa menyelamatkan negeri ini dan mengembalikan Israel pada jalurnya," sebut Bennet, Minggu, (30/5/2021), dilansir oleh Al Jazeera.
Yair Lapid, politisi poros tengah, telah ditugasi untuk membentuk kabinet baru maksimal pukul 23.59, Rabu pekan ini.
Pernyataan Bennett adalah langkah kunci untuk mengakhiri rezim kepemimpinan Netanyahu yang telah berlangsung selama 12 tahun.
Bennett menyatakan keputusannya itu ia buat untuk mencegah negara Timur Tengah itu tenggelam dalam pemilu kelima selama dua tahun terakhir.
Beberapa menit setelah pernyataan Bennett, Netanyahu mendamprat sang politisi, menyebut rencana itu "berbahaya bagi keamanan Israel", demikian dilansir dari Al Jazeera. Ia menuduh Bennet mengkhianati kubu sayap kanan Israel sekaligus mendesak politisi nasional Israel untuk tidak bergabung dalam koalisi yang ia sebut kelak menjadi 'pemerintahan yang kekiri-kirian'.
Bennett, dulunya mitra Netanyahu, menyatakan sudah tidak ada jalan yang bisa ditempuh kubu sayap kanan untuk membentuk pemerintahan mayoritas di parlemen.
"Pemerintahan seperti ini hanya bakal berhasil jika kita bekerja bersama sebagai sebuah kelompok, kata Bennett, sambil menambahkan bahwa tiap orang "perlu menunda pemenuhan atas mimpi-mimpi pribadi."
Empat kali pemilu di Israel dipandang sebagai upaya referendum terhadap kepemimpinan Netanyahu, yang dianggap telah memecah-belah masyarakat terkait tuduhan korupsi yang menimpanya. Tiap pemilu tersebut selalu berakhir pada deadlock.
Sementara itu, aliansi anti-Netanyahu belum cukup solid dan membutuhkan dukungan dari anggota Parlemen di pihak Palestina-Israel. Padahal, sebut Al Jazeera, kaum ini tidak menyukai agenda Bennett, yang mencakup peluasan pemukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat dan juga rencana aneksasi sebagian.
Petinggi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan bahwa koalisi pemerintahan baru Israel justru punya potensi nuansa 'ekstrem kanan'. Dilansir dari Al Jazeera, pejabat itu mengatakan koalisi baru tidak akan ada bedanya dengan pemerintahan Netanyahu.
